TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan menerima informasi dugaan politik uang dalam Pemilihan Wagub DKI Jakarta. Maka partai baru tersebut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses politik di DPRD DKI tersebut.
"Tugas kami sebagai partai politik yang sudah mencium indikasi, ini semua kami sampaikan kepada publik. Harapannya supaya KPK bisa bertindak," kata Ernest di kantor pusat PSI Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 15 Juli 2019.
Ernest mengungkapkan bahwa PSI tak bisa membongkar sendiri praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh elite politik di DKI. Namun, PSI memperoleh informasi dari dua tokoh ihwal dugaan politik uang berkaitan dengan syarat kuorum Rapat Paripurna DPRD Pemilihan Wagub DKI.
Menurut Ernest, bakal ada uang untuk anggota Dewan yang mau menghadiri rapat paripurna tersebut. Satu kursi dihargai ratusan juta rupiah. Dalam opemilihan itu pun bisa diatur menerima atau menolak calon wagub yang disodorkan.
"Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya, dan satu kursi ratusan juta," ujar bekas anggota staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini.
Partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Partai Gerindra, sepakat mengusulkan dua calon yaitu Sekretaris PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahamad Syaikhu. Kedua nama itu sudah diserahkan oleh Gubernur Anies Baswedan kepada DPRD untuk dipilih salah satunya. Hingga kini proses pemilihan Wagub DKI masih bergulir di DPRD.
Ernest mengatakan tak mengetahui sumber uang sogokan tadi. Bahkan dia tidak ingin membeberkan identitas dua tokoh yang memberi informasi atas permintaan keduanya. Dia lantas meminta KPK turun tangan untuk mencegah terjadi suap dalam pemilihan Wagub DKI.
Calon legislatif DPRD DKI terpilih dari PSI, August Hamonangan, berpendapat sebaiknya KPK memantau dan mengawasi pemilihan Wagub DKI. "Info-info itu sudah menjadi rahasia umum sepertinya," ucap dia dalam konferensi pers bersama Ernest.
LANI DIANA