Wali Kota Tangerang Versus Menteri Yasonna Laoly, Ini Masalahnya

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah. Dok TEMPO/Dasril-Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah memboikot layanan pemerintah daerah setempat di kompleks Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Terhitung sejak Senin 15 Juli 2019, tak ada lagi layanan angkut dan kelola sampah, perbaikan jalan dan drainase, serta penerangan jalan umum di kompleks terdiri dari 50 RT, 12 RW, dan 5 Kelurahan itu.

Boikot tertuang dalam surat Arief kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal10 Juni 2019. Surat bernomor 593/2341-Bag.Hukum/2019 itu perihal keberatan dan klarifikasi. Isinya menerangkan pangkal penyebab hingga warga kompleks Kemenkumham tak mendapat penerangan jalan umum hingga kini. Sedang boikot kelola sampah masih bertahan untuk kantor-kantor atau institusi.

Selain memulihkan layanan kelola sampah untuk warga perumahan, Arief bersikukuh untuk boikotnya itu. "Karena memang bukan tanggungjawab Pemkot Tangerang, bukan menjadi tanggung jawab kami, sebelum aset prasarana sarana dan utilitas belum diserahkan," kata dia, Selasa 16 Juli 2019.

Arief berharap ada itikad baik dari Kementerian Hukum dan HAM sebelum dia bersedia memulihkan semua layanan tersebut. Belakangan Arief mengaku telah mengadu juga ke Kementerian Dalam Negeri dan berharap Presiden Joko Widodo campur tangan.

Apa sebenarnya yang terjadi antara Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly? Berikut ini kronologis dan penjelasan versi Arief dalam suratnya tersebut,






Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

2 hari lalu

Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

Wuling Motors Indonesia memastikan bakal meluncurkan mobil SUV baru di IIMS 2023. Alvez terdaftar sejak 13 Agustus 2022 di Kemenkumham.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

3 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

5 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

9 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

14 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

16 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

19 hari lalu

Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

Mahfud Md mengatakan korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan ditemui oleh Presiden Jokowi. Pemerintah juga kumpulkan korban di Eropa Timur.


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

25 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.


Perpu Cipta Kerja Banyak Dikritik, Yasonna: Wajar Tidak Bisa Puaskan 100 Persen Masyarakat

31 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Banyak Dikritik, Yasonna: Wajar Tidak Bisa Puaskan 100 Persen Masyarakat

Yasonna juga mengatakan pengesahan Perpu Cipta Kerja juga didasari oleh analisis ekonomi soal kondisi ekonomi global.


Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Benarkan Dipilih Jadi Dirjen Imigrasi

40 hari lalu

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Benarkan Dipilih Jadi Dirjen Imigrasi

Silmy Karim mengatakan pelantikannya sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham akan dilaksanakan awal bulan depan.