Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Kalapas Tangerang Heran Kebijakan Aneh Wali Kota Tangerang

image-gnews
Suasana jalan di kompleks Kemenkumham dekat Lapas Dewasa di Kota Tangerang gelap gulita karena Wali Kota Tangerang stop layanan publik termasuk penerangan jalan umum, Selasa 16 Juli 2019. FOTO/DOK ISTIMEWA
Suasana jalan di kompleks Kemenkumham dekat Lapas Dewasa di Kota Tangerang gelap gulita karena Wali Kota Tangerang stop layanan publik termasuk penerangan jalan umum, Selasa 16 Juli 2019. FOTO/DOK ISTIMEWA
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Banten telah melayangkan surat saran korektif kepada Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah. Arief diketahui telah menghentikan tiga layanan publik di 50 RT 12 RW di lima kelurahan Kecamatan Tangerang termasuk di Kompleks Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pengayoman dan Kehakiman.

Dampak dari kebijakan Wali Kota Tangerang itu sejak Ahad malam 14 Juli 2019 sejumlah ruas jalan yang berada di kawasan Kemenkumham gelap gulita.

Jalan-jalan yang di putus PJU antara lain jalan Pemuda di depan Lapas kelas II Tangerang (Pemuda), jalan TMP Taruna di depan kantor Imigrasi dan Rubhasan, jalan Ahmad Yani depan Lapas Wanita dan jalan Veteran di depan Lapas kelas 1 Tangerang (Dewasa).

Kepala Lapas Kelas I Tangerang Abdul Hani mengatakan prihatin dengan kebijakan Wali Kota Tangerang yang tidak populis itu. Hani menyebutkan di depan Lapas seoanjang 500 meter jalan Veteran gelap gulita.

"Sudah tiga hari gelap gulita, ini kan membahayakan pengguna jalan. Ini layanan publik, masyarakat yang menggunakan tidak hanya warga Kota Tangerang yang membayar pajak adapula masyarakat luas,"kata Hany.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalapas Pemuda Jumadi juga mengatakan pencabutan PJU ini berdampak bagi masyarakat. "Ini lucu sepotong jalan gelap sepotong jalan terang kemudian gelap lagi di lahan Kemenkumham terang yang bukan lahan Kemenkumham,"kata Jumadi.

Wali Kota Arief pun telah bersurat kepada Kementrian dalam negeri terkait persoalan yang sedang membelit Pemkot dan Kementrian Hukum dan HAM.

Selain menyampaikan kronologi kepada mendagri, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah berharap kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera turun tangan menengahi masalah ini.

"Saya bikin surat ke Kemenkumham keberatan dan klarifikasi. Saya juga sudah kirim surat ke Mendagri, tembusan ke presiden. Karena kami pemerintah daerah di bawah Kemendagri, kami laporkan kronologisnya. Mudah-mudahan Pak Mendagri mau menjembatani, atau bahkan presiden sekaligus. Jadi biar tuntas," kata Wali Kota Tangerang Arief pada Selasa 16 Juli 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Narapidana Nusakambangan Kabur Jelang Pembebasan Bersyarat, Mengaku Kangen Keluarga di Masa Ramadan

3 hari lalu

Ilustrasi narapidana. shutterstock.com
Narapidana Nusakambangan Kabur Jelang Pembebasan Bersyarat, Mengaku Kangen Keluarga di Masa Ramadan

Seorang narapidana Nusakambangan kabur di masa program asimilasi dan jelang pembebasan bersyarat Agustus mendatang.


Napi Kabur dari Lapas Permisan Nusakambangan Ditemukan, Nyebur ke Rawa-rawa

5 hari lalu

Ilustrasi tahanan atau narapidana kabur. shutterstock.com
Napi Kabur dari Lapas Permisan Nusakambangan Ditemukan, Nyebur ke Rawa-rawa

Pergerakan napi kabur dari Lapas Nusakambangan itu terekam kamera CCTV karena dia melewati jalan besar, bahkan sempat ngutang minum kelapa.


Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

10 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, Direktur Penindakan Asep Guntur Rahayu (kiri) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), menghadirkan 15 orang petugas Rutan KPK resmi memakai rompi tahanan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengusulkan aturan tahanan di rutan dilonggarkan agar tidak lagi terjadi pungli.


Narapidana di Lapas Perempuan Kendari Ikuti Program One Day One Juz Selama Ramadan

11 hari lalu

Suasana di Lapas Perempuan Kendari di bulan Ramadhan. Antara Foto/Ho-Lapas Perempuan Kendari.
Narapidana di Lapas Perempuan Kendari Ikuti Program One Day One Juz Selama Ramadan

Warga binaan lapas perempuan Kendari yang mengikuti program one day one juz diharapkan bisa memahami Alquran lebih baik


Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

20 hari lalu

Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid
Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

Meutya Hafid merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih di Dapil Sumatera Utara I.


Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

21 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.


Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

31 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. Kegiatan cap jempol darah tersebut dalam rangka menunjukkan kesetiaan kader Partai Demokrat kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

AHY dan Moeldoko sempat berseteru karena rebutan tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. Sengketa itu diwarnai aksi cap jempol darah.


DPRD DKI Siap Proses Pegawainya yang Jadi Lurah Dalam Kasus Pungli di Rutan KPK

32 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
DPRD DKI Siap Proses Pegawainya yang Jadi Lurah Dalam Kasus Pungli di Rutan KPK

DPRD DKI Jakarta siap memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat kasus pungli di rutan KPK


Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

32 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. ANTARA
Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

Sejumlah tokoh PDIP buka suara soal kesiapan partai ini ajukan hak angket DPR. Ini kata Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly.


Diduga Acara Eks HTI, Polisi Periksa Penyelenggara dan Manajemen TMII

33 hari lalu

Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Nicolas Ary Lilipaly ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Novali Panji
Diduga Acara Eks HTI, Polisi Periksa Penyelenggara dan Manajemen TMII

Nicolas menjelaskan penyelenggara acara itu telah meminta izin keramaian kepada Polsek Cipayung terkait kegiatan peringatan Isra Miraj di TMII.