Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Massa Aksi Tolak IMB Reklamasi Bentrok dengan Pamdal Balai Kota

sejumlah mahasiswa peserta aksi tolak IMB Reklamasi bentrok dengan Satuan Pamdal saat melakukan aksi di dalam kawasan Balai Kota, Selasa, 23 Juli 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq
sejumlah mahasiswa peserta aksi tolak IMB Reklamasi bentrok dengan Satuan Pamdal saat melakukan aksi di dalam kawasan Balai Kota, Selasa, 23 Juli 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mahasiswa menerobos Balai Kota DKI Jakarta saat menggelar aksi menolak penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB pulau reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Para mahasiswa yang berasal dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu tiba-tiba membentangkan spanduk dan berorasi di pelataran antara kantor gubernur dan Gedung DPRD DKI setelah memasuki kawasan Balai Kota.

Aksi tersebut mengundang perhatian satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan kemudian berupaya melakukan penertiban. Namun aksi tersebut berujung dengan dorong-dorongan antara belasan peserta aksi dengan belasan Pamdal.

Kedua kelompok tersebut terlibat cekcok saat peserta aksi diminta keluar dari Balai Kota. "Di luar ya, di luar di sini tidak boleh," ujar salah seorang Pamdal.

Peserta aksi bersikukuh untuk tetap beorasi di dalam area Balai Kota. "Jangan dorong-dorong dong, kami damai, kami tidak akan merusak," kata peserta aksi.

Gesekan tersebut terus berlanjut saat pihak kepolisian yang berjaga di Balai Kota DKI datang. Polisi kemudian memisahkan Pamdal dengan peserta aksi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi kemudian mulai kondusif saat polisi membuat blokade barisan di depan peserta aksi. Mereka pun mulai berorasi.

Abraham selaku kordinator aksi mengecam keputusan Anies yang mengeluarkan IMB pulau reklamasi. Menurut dia, penerbitan IMB tersebut tidak sesuai prosedur. "Landasan hukumnya tidak jelas," ujarnya.

Anies Baswedan mengeluarkan IMB bagi ratusan bangunan di pulau reklamasi pada November 2018. Padahal pada Juni 2018, Anies sempat melakukan penyegelan terhadap ratusan bangunan itu karena tak memiliki izin. Anies menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang dikeluarkan mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebagai dasar penerbitan IMB.

Peserta aksi juga mendesak DPRD membentuk pantia khusus untuk mendalami penerbitan IMB reklamasi itu. Setelah menyampaikan orasi selama sekitar 30 menit di dalam area Balai Kota, massa aksi membubarkan diri.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

1 hari lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

Walhi ikut buka suara soal Jokowi yang membuka kembali ekspor pasir laut. Walhi menyebut kebijakan ini dapat buat pulau kecil tenggelam.


Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

1 hari lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi mengatakan tidak habis pikir dengan tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera pilot pesawat maskapai miliknya, Susi Air, di Kabupaten Nduga, Papua. Hingga saat ini, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut masih belum dibebaskan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi soal kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membuka kembali ekspor pasir laut.


Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

Gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PNS, akan diberikan mulai 5 Juni 2023. Siapa saja yang berhak menerimanya?


20 Tahun Dilarang, Jokowi Resmi Izinkan Kembali Ekspor Pasir Laut

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
20 Tahun Dilarang, Jokowi Resmi Izinkan Kembali Ekspor Pasir Laut

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut.


Aktivis Perempuan Gelar Aksi May Day dan 30 Tahun Kematian Marsinah, Apa Saja Tuntutannya?

23 hari lalu

Aktivis dan buruh perempuan yang tergabung dalam Perempuan Mardika menggelar aksi demonstrasi untuk memperingati Hari Buruh Internasional dan 30 Tahun Kematian Marsinah di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Ahad, 7 Mei 2023. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Aktivis Perempuan Gelar Aksi May Day dan 30 Tahun Kematian Marsinah, Apa Saja Tuntutannya?

Sederet tuntutan aksi demonstrasi aktivis perempuan yang tergabung dalam organisasi Perempuan Mahardika dalam memperingati May Day dan 30 tahun kemarian Marsinah.


3 Orang Mahasiswa UBH Padang Ditahan Selama Tiga Jam usai Gelar Aksi saat Kunjungan Wapres

25 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
3 Orang Mahasiswa UBH Padang Ditahan Selama Tiga Jam usai Gelar Aksi saat Kunjungan Wapres

Sebanyak 3 orang mahasiswa Universitas Bung Hatta diamankan Polresta Padang saat menggelar aksi demonstrasi saat Wapres berkunjung ke Padang


Ribuan Buruh Bakal Aksi Bergiliran Tiap Provinsi, Apa Sebabnya?

25 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Mei 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ribuan Buruh Bakal Aksi Bergiliran Tiap Provinsi, Apa Sebabnya?

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota Jakarta, pada 22 Mei 2023.


Massa Aksi Hari Buruh Bergerak Menyusuri Jalan Thamrin, Serukan Penolakan UU Cipta Kerja

29 hari lalu

Ribuan buruh saat melakukan aksi demo memperingati Hari Buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, 1 Mei 2023. Massa buruh menyampaikan 7 poin tuntutan pada Hari Buruh 1 Mei, seperti Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker hingga tolak RUU kesehatan.  TEMPO/Subekti.
Massa Aksi Hari Buruh Bergerak Menyusuri Jalan Thamrin, Serukan Penolakan UU Cipta Kerja

Ratusan buruh yang dari berbagai serikat dan konfederasi buruh pada Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2023 ini menyusuri Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.


Buruh Gelar Aksi May Day Besar-besaran Besok, Presiden KSPSI Imbau Tetap Jaga Ketertiban

30 hari lalu

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau Mayday yang jatuh pada tanggal 1 Mei kemarin, di kawasan Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 12 Mei 2022. Dalam aksi tersebut buruh menuntut menbatalkan kenaikan PPN 11 persen, Menolak wacana revisi UU No 12 Tahun 2002 tentang serikat pekerja, dan mencabut UU 11/2020. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Buruh Gelar Aksi May Day Besar-besaran Besok, Presiden KSPSI Imbau Tetap Jaga Ketertiban

Tiga konfederasi buruh terbesar akan all out besok di May Day.


Inggris Buat UU Represif terhadap Demonstran, PBB: Sangat Meresahkan

32 hari lalu

Petugas polisi menahan seorang pengunjuk rasa Pemberontakan Punah dalam mengkampanyekan Perubahan Iklim di dekat Gedung Parlemen di London, Inggris, 8 Oktober 2019. REUTERS/Henry Nicholls
Inggris Buat UU Represif terhadap Demonstran, PBB: Sangat Meresahkan

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM meminta Pemerintah Inggris membatalkan undang-undang anti-demonstrasi yang dinilai ganggu ketertiban.