Perda Anti LGBT di Depok, Anggota DPRD Pertanyakan Banyak Hal

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno

TEMPO.CO, Depok -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Bernhard mempertanyakan usulan Fraksi Gerindra untuk segera membentik Peraturan Daerah Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual disingkat Perda Anti LGBT.

Bernhard menyebut Perda Anti LGBT tidak memiki landasan yuridia dan tidak beralasan secara hukum.

Politisi Partai Hanura ini menyampaikan penanganan dampak LGBT itu tidak perlu diatur dalam perda. "Apalagi peraturan undang-undang tentang LGBT belum ada dan dapat dipastikan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," ujar Bernhard kepada Tempo, Kamis, 25 Juli 2019.

 
Menurut Ketua Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB), aktivitas LGBG bukan suatu perbuatan yang masuk kategori pidana. "Seorang menjadi LGBT bukan keinginan kodratnya, apa yang mau diatur dalam Perda LGBT itu? Menyangkut apa konteksnya."
 
Sebelumnya, pada rapat paripurna Jumat pekan lalu, menjelang berakhirnya rapat, anggota Fraksi Gerindra, Hamzah, mengajukan interupsi. Dia mempertanyakan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) karena belum kunjung menindaklanjuti usulan pembahasan Perda Anti LGBT. 

"Satu tahun lalu semua fraksi mengusulkan tentang Perda Anti LGBT, sampai hari ini seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Depok telah menandatangani dibentuknya perda anti LGBT," demikian Hamzah mengingatkan.

Namun Bernhard mempertanyakan efektivitas cara kerja hukum untuk menjaring seotang LGBT yang dianggap melakukan penyimpangan orientasi seks.

Bernhard yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum  dan Politik Kota Depok menganggap urusan kecenderungan seksual sebagai ranah privat. 

"Naggak usah kita bicara soal LGBT. Suami atau istri yang diduga melakukan selingkuh dengan bukan pasangannya dan tidak ada yang memgetahui. Apa bisa dipidana? kecuali ada pengakuan dari si istri atau si suami yang diikuti fakta-fakta atau bukti yang valid," tutur dia.

Lalu dia menawarkan bahwa urusan penangan LGBT diselesaikan lewat gerakan moral yang melibatkan organasasi masyarakat sipil atau institusi keagamaan.

Bernhard memberi contoh ketika sekumpulan waria berkumpul di pinggir jalan, tidak bisa langsung ditangkap dang mengatakan telah  melakukan tindak pidana perbuatan asusila  dengan manusia sejenisnya.

"Contoh lainnya, seorang Gay  atau Lesbian  diduga melakukan tindak pidana asusila  dengan pasangan Gay  atau Lesbiannya. Apakah itu dapat dihukum? Aturan hukuman pidana mana yang dapat menghukum dalam KUHP?" Bernhard bertanya. "Bagaimana kalau LGBT masuk ke rumah ibadah ke Gereja,  apa kita tolak. Apa Pendeta atau Pastor harus menolaknya."

Menurut dia, pencegahan terhadap potensi penyimpangan seksual dari komunitas LGBT bisa menjadi prioritas. Walaupun, Bernhard menegaskan jangan sekali-kali  menghukum eksistensi para LGBT sebagai manusia atau mengisolasi mereka dari pergaulan sehari-hari. 

Penolakan terhadap Perda Anti LGBT juga sempat disuarakan Wakil Ketua Komisi D, Sahat Farida Berlian. 

Menurut Sahat, aturan semacam Perda Anti LGBT berpotensi menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Dia merujuk kepada kecenderungan aksi main hakim sendiri. “Baiknya aturan seperti itu tidak perlu diterapkan,” kata Sahat, Selasa 23 Juli 3019.






Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

1 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Angka Perceraian di Depok Menurun pada 2022

1 hari lalu

Angka Perceraian di Depok Menurun pada 2022

Faktor perceraian di Depok masih didominasi karena perselisihan dan pertengkaran


Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

2 hari lalu

Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

DPRD Kota Bandung mewacanakan perancangan Perda LGBT. Ada yang mendukung, dan ada pula yang menolak.


Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

4 hari lalu

Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

Warga Kelurahan Jatijajar Kota Depok menggelar demonstrasi di gudang Lazada menuntut agar menyerap tenaga warga sekitar minimal 30 persen dan CSR.


Komunitas Driver Online Depok Ingin Polisi Segera Ungkap Pembunuh Tony RizaL Taihitu

4 hari lalu

Komunitas Driver Online Depok Ingin Polisi Segera Ungkap Pembunuh Tony RizaL Taihitu

Driver online Depok Online Bersatu (DOB) mendesak aparat penegak hukum segera mengungkap kasus pembunuhan Tony Rizal Taihitu di Bukit Cengkeh, Depok.


Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

5 hari lalu

Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

Hasil mediasi antara warga Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan Lazada menghasilkan tiga poin.


Serbu Gudang Lazada, Warga Depok Minta Dipekerjakan dan Tagih Dana CSR

5 hari lalu

Serbu Gudang Lazada, Warga Depok Minta Dipekerjakan dan Tagih Dana CSR

Warga Jatijajar, Kota Depok, meminta Lazada mempekerjakan warga sekitar dan memberi dana CSR untuk lingkungan


Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

6 hari lalu

Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

Pelaku usaha dan warga di sekitar Jalan Raya Nusantara, Kota Depok, berharap pemerintah kota tidak lagi memberlakukan kebijakan Sistem Satu Arah


Kapolres: Ibadah Imlek 2023 di Depok Kondusif

6 hari lalu

Kapolres: Ibadah Imlek 2023 di Depok Kondusif

Kapolres Metro Depok Kombes Ahmad Fuady menyebut perayaan Imlek di Kota Depok berjalan kondusif


PPP Depok Adakan Jalan Sehat di Enam Dapil, Ingin Tunjukkan Masih Eksis

6 hari lalu

PPP Depok Adakan Jalan Sehat di Enam Dapil, Ingin Tunjukkan Masih Eksis

Agenda yang dilaksanakan PPP Kota Depok di tiap Dapil tersebut sebagai disebut bentuk psywar kepada partai lain