Perda Anti LGBT di Depok, Anggota DPRD Pertanyakan Banyak Hal

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno

TEMPO.CO, Depok -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Bernhard mempertanyakan usulan Fraksi Gerindra untuk segera membentik Peraturan Daerah Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual disingkat Perda Anti LGBT.

Bernhard menyebut Perda Anti LGBT tidak memiki landasan yuridia dan tidak beralasan secara hukum.

Politisi Partai Hanura ini menyampaikan penanganan dampak LGBT itu tidak perlu diatur dalam perda. "Apalagi peraturan undang-undang tentang LGBT belum ada dan dapat dipastikan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," ujar Bernhard kepada Tempo, Kamis, 25 Juli 2019.

 
Menurut Ketua Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB), aktivitas LGBG bukan suatu perbuatan yang masuk kategori pidana. "Seorang menjadi LGBT bukan keinginan kodratnya, apa yang mau diatur dalam Perda LGBT itu? Menyangkut apa konteksnya."
 
Sebelumnya, pada rapat paripurna Jumat pekan lalu, menjelang berakhirnya rapat, anggota Fraksi Gerindra, Hamzah, mengajukan interupsi. Dia mempertanyakan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) karena belum kunjung menindaklanjuti usulan pembahasan Perda Anti LGBT. 

"Satu tahun lalu semua fraksi mengusulkan tentang Perda Anti LGBT, sampai hari ini seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Depok telah menandatangani dibentuknya perda anti LGBT," demikian Hamzah mengingatkan.

Namun Bernhard mempertanyakan efektivitas cara kerja hukum untuk menjaring seotang LGBT yang dianggap melakukan penyimpangan orientasi seks.

Bernhard yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum  dan Politik Kota Depok menganggap urusan kecenderungan seksual sebagai ranah privat. 

"Naggak usah kita bicara soal LGBT. Suami atau istri yang diduga melakukan selingkuh dengan bukan pasangannya dan tidak ada yang memgetahui. Apa bisa dipidana? kecuali ada pengakuan dari si istri atau si suami yang diikuti fakta-fakta atau bukti yang valid," tutur dia.

Lalu dia menawarkan bahwa urusan penangan LGBT diselesaikan lewat gerakan moral yang melibatkan organasasi masyarakat sipil atau institusi keagamaan.

Bernhard memberi contoh ketika sekumpulan waria berkumpul di pinggir jalan, tidak bisa langsung ditangkap dang mengatakan telah  melakukan tindak pidana perbuatan asusila  dengan manusia sejenisnya.

"Contoh lainnya, seorang Gay  atau Lesbian  diduga melakukan tindak pidana asusila  dengan pasangan Gay  atau Lesbiannya. Apakah itu dapat dihukum? Aturan hukuman pidana mana yang dapat menghukum dalam KUHP?" Bernhard bertanya. "Bagaimana kalau LGBT masuk ke rumah ibadah ke Gereja,  apa kita tolak. Apa Pendeta atau Pastor harus menolaknya."

Menurut dia, pencegahan terhadap potensi penyimpangan seksual dari komunitas LGBT bisa menjadi prioritas. Walaupun, Bernhard menegaskan jangan sekali-kali  menghukum eksistensi para LGBT sebagai manusia atau mengisolasi mereka dari pergaulan sehari-hari. 

Penolakan terhadap Perda Anti LGBT juga sempat disuarakan Wakil Ketua Komisi D, Sahat Farida Berlian. 

Menurut Sahat, aturan semacam Perda Anti LGBT berpotensi menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Dia merujuk kepada kecenderungan aksi main hakim sendiri. “Baiknya aturan seperti itu tidak perlu diterapkan,” kata Sahat, Selasa 23 Juli 3019.






Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Rusak Jaringan Internet, Layanan Disdukcapil Terdampak

1 hari lalu

Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Rusak Jaringan Internet, Layanan Disdukcapil Terdampak

Jaringan internet milik PT Telkom Indonesia rusak akibat pembangunan underpass Dewi Sartika di Kota Depok.


Anies Baswedan Tetapkan Regulasi Tata Ruang, Anak Buah: Tak Ada Perda Baru

1 hari lalu

Anies Baswedan Tetapkan Regulasi Tata Ruang, Anak Buah: Tak Ada Perda Baru

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan regulasi baru soal tata ruang.


Beras Bansos Dikubur, Penggali Lubang: Kami Disuruh Gali untuk Septic Tank

11 hari lalu

Beras Bansos Dikubur, Penggali Lubang: Kami Disuruh Gali untuk Septic Tank

Seorang penggali lubang mengaku tidak tahu jika hasil kerjanya akan dipakai untuk mengubur beras bansos presiden


Di Hadapan Anies, Politikus PKS Singgung LGBT dalam Citayam Fashion Week

11 hari lalu

Di Hadapan Anies, Politikus PKS Singgung LGBT dalam Citayam Fashion Week

Politikus PKS Suhud Alynudin menilai isu LGBT bisa menimbulka konflik antara warga dan remaja SCBD


Ramai Citayam Fashion Week, Pemkot Depok Sebut Punya 55 Taman Ekspresi

14 hari lalu

Ramai Citayam Fashion Week, Pemkot Depok Sebut Punya 55 Taman Ekspresi

Pemerintah Kota Depok menyediakan alun-alun dan 55 taman di kelurahan-kelurahan untuk ruang ekspresi warga,


Ucapan Wagub DKI soal LGBT dan Citayam Fashion Week Dinilai Diskriminatif

15 hari lalu

Ucapan Wagub DKI soal LGBT dan Citayam Fashion Week Dinilai Diskriminatif

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyinggung soal LGBT di tengah tren Citayam Fashion Week


TikToker Mesir Ditangkap di Arab Saudi karena Diduga Memuat Konten Lesbian

15 hari lalu

TikToker Mesir Ditangkap di Arab Saudi karena Diduga Memuat Konten Lesbian

Seorang TikToker asal Mesir, Tala Safwan, ditangkap di Arab Saudi karena sebuah video yang diduga memuat konten lesbian.


Dua Residivis Pencurian Sepeda Mewah Ditangkap, Punya Rencana Sejak di Penjara

16 hari lalu

Dua Residivis Pencurian Sepeda Mewah Ditangkap, Punya Rencana Sejak di Penjara

Dua pelaku pencurian sepeda ini merencanakan aksinya sejak masih di dalam penjara karena dihukum atas kejahatan yang sama


Di Depok, Vaksin Booster Jadi Syarat Wajib Pencairan Santunan Kematian

16 hari lalu

Di Depok, Vaksin Booster Jadi Syarat Wajib Pencairan Santunan Kematian

Dinas Sosial Pemkot Depok mewajibkan warga yang hendak mengurus bansos santunan kematian wajib sudah vaksin booster.


Tangerang dan Depok Raih Predikat Kota Layak Anak Kategori Nindya

19 hari lalu

Tangerang dan Depok Raih Predikat Kota Layak Anak Kategori Nindya

Ada beberapa poin penting yang menyebabkan Kota Tangerang meraih predikat Kota Layak Anak 2022.