Penggusuran di Bekasi Ricuh, Satpol PP Bentrok dengan Warga

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Satpol PP Kota Bekasi bernegoisasi dengan sekelompok pemuda yang mengadang penggusuran di Jalan Bougenville, Kelurahan Jakasampura, Bekasi, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono

    Ratusan Satpol PP Kota Bekasi bernegoisasi dengan sekelompok pemuda yang mengadang penggusuran di Jalan Bougenville, Kelurahan Jakasampura, Bekasi, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono

    TEMPO.CO, Bekasi - Kericuhan mewarnai penggusuran bangunan yang berdiri di atas lahan pengairan milik Perusahaan Umum Jasa Tira II di Jalan Bougenville, Kelurahan Jakasampura, Bekasi Barat. Pemerintah daerah mencatat ada 74 bangunan liar yang harus dibongkar paksa.

    Penertiban bangunan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, pada Kamis, 25 Juli 2019. Ada ratusan personel gabungan yang menjaga proses pembongkaran menggunakan dua alat berat di lokasi. Tapi, sejak pagi mereka diadang oleh pemilik bangunan, dan sekolompok pemuda.

    Dialog di depan ujung jalan menuju lokasi pembongkaran sekira pukul 10.00 berjalan buntu. Ratusan aparat Satuan Polisi Pamong Praja lalu menerobos blokade yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Kericuhan tak dapat dihindarkan, ada sekitar enam pemuda dibawa petugas karena dianggap sebagai provokasi.

    Penertiban bangunan di Jalan Bougenville, Kelurahan Jakasampura, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis 25 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono

    Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Dzikron mengatakan, penertiban bangunan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PS0301-Sb/221 pada 17 Mei lalu. Dalam surat itu, Kementerian memohon agar pemerintah daerah menertibkan tanah di Jalan Bougenville RT 1 RW 1.

    "Penertiban tersebut untuk menjaga ketertiban pengelolaan sungai agar fungsi sempadan dapat dikembalikan sebagaimana peraturan yang berlaku," ujar Dzikron di Bekasi, Kamis, 25 Juli 2019.

    Menurut dia, tanah yang sekarang ditempati oleh 54 kepala keluarga itu berstatus milik Kementerian PUPR yang telah diserahoperasikan kepada Perum PJT II berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 39/KPTS/1994. "Sesuai surat tersebut, tanah di lokasi yang ditertibkan merupakan aset Kementerian PUPR," kata dia.

    Pemerintah akan memfasilitasi para korban penggusuran ini dengan rumah susun sewa. Pemda Bekasi juga akan membantu seorang janda 87 tahun, istri dari Pahlawan Kemerdekaan RI, yang tengah sakit. "Kami memfasilitasi dengan layanan kesehatan berupa ambulans, tenaga medis, maupun di rumah sakit umum," ucap Dzikron.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.