Pemecahan Kabupaten Bogor, Kemendagri: Masih Moratorium Pemekaran

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bogor Ade Yasin. Tempo/Ade Ridwan

    Bupati Bogor Ade Yasin. Tempo/Ade Ridwan

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Bupati Bogor Ade Yasin untuk memecah wilayah di Kabupaten Bogor belum mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri. Penyebabnya, sampai saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di Indonesia.

    "Ada moratorium pemekaran terhadap 314 daerah yang diusulkan, ya, tidak ada pemekaran, itu kebijakan pemerintah," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2019.

    Bahtiar menjelaskan pemerintah saat ini memang tengah fokus membangun daerah, namun bukan dengan cara memekarkan daerah itu menjadi kabupaten atau wilayah baru. Konsep pembangunan wilayah tanpa melakukan pemekaran itu, kata Bahtiar, disebut dengan Indonesia sentris.

    "Kami akan membuka daerah terisolasi, membuka pusat-pusat pertumbuhan baru, pemerataaan antar wilayah termasuk daerah perbatasan dengan konsep Indonesia sentris," kata Bahtiar.

    Bupati Bogor Ade Yasin sebelumnya mengatakan rencana pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur tinggal menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Ade mengatakan pihaknya akan terus aktif dalam mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Bogor.

    “Bogor Barat proses sudah selesai, tinggal pelaksanaan saja. Kalau Bogor Timur sudah dikirim ke Provinsi untuk dibahas, tetapi yang jelas dari Kabupaten Bogor proses administrasinya sudah beres,” kata Ade kepada Tempo, Selasa, 23 Juli 2019.

    Ade mengatakan alasan memisahkan wilayahnya menjadi tiga bagian adalah guna mendekatkan pelayanan publik mengingat wilayah Bogor sangat luas dengan total 40 kecamatan. “Udah cukup tiga aja, jangan misah lagi, abis nanti,” kata Ade saat ditanyai potensi pemisahan wilayah Bogor lainnya.

    Lebih jauh, Ade mengatakan, terkait DOB Kabupaten Bogor, akan dianggarkan Rp 40 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sesuai petunjuk Gubernur Jawa Barat. “Perintah gubernur di tahun depan itu, kita akan menyiapkan anggaran untuk perisapan Bogor Barat sebesar Rp 40 miliar,” kata dia.

    Ade mengatakan peruntukkan anggaran Rp 40 miliar tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kabupaten baru dan akan terus dianggarkan oleh Kabupaten Bogor selama 3 tahun. “Persiapannya sampai mereka bisa pilkada sendiri, kurang lebih 3 tahunan,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.