Zonasi Sekolah PPDB DKI Tak Sesuai, Mendikbud Akan Panggil Anies

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bakal meminta penjelasan pemerintah DKI Jakarta yang belum menjalankan kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sesuai Permendikbud nomor 51 tahun 2018.

    "Kami akan pelajari. Nanti saya juga akan bertanya langsung dengan Gubernur DKI (Anies Baswedan)," kata Muhadjir di SMK Negeri 1 Jakarta, Senin, 29 Juli 2019 terkait PPDB sistem zonasi DKI.

    DKI Jakarta masih belum menerapkan zonasi yang tertuang dalam Permendikbud 51 dalam PPDB 2019. Sebabnya, DKI masih menerapkan sistem wilayah.

    Muhadjir mengatakan juga akan mempelajari kembali sistem zonasi di DKI yang belum menerapkan kebijakan yang baru dibuatnya tersebut. "Nanti saya periksa," ucapnya.

    Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan setelah mempelajari juknis PPDB DKI Jakarta, dia menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak menjalankan sistem zonasi.

    Jadi zero zonasi karena dalam juknis itu dia melihat bahwa dasar penentuan calon peserta didik untuk masuk ke sekolah itu tidak mempergunakan sistem zonasi sama sekali. "Kami sangat sesalkan karena Pemprov DKI tidak mengindahkan Permendikbud 51 terkait dengan zonasi ini," ujarnya melalui telepon, Rabu, 3 Juli 2019.

    Menurut dia, dari sisi Permendikbud sebetulnya Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan maladministrasi. Namun, jika melihat PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pemprov DKI tidak bisa disalahkan.

    Sebab, PP tersebut menyatakan hasil ujian nasional (UN) harus menjadi dasar untuk kenaikan jenjang pendidikan tinggi. Ini tentu bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Dengan begitu, kisruh PPDB ini tidak dapat dilimpahkan kepada satu pihak saja.

    Teguh menyebutkan, pemerintah harus segera merevisi ketidaksinkronan antara Permendikbud tentang PPDB dan PP Sisdiknas. Sebabnya, Kemdikbud juga memiliki Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 terkait kewajiban untuk memakai hasil UN sebagai dasar masuk ke tingkat yang lebih tinggi.

    Oleh karena itu, ia mendorong Kemdikbud untuk memperhatikan dan melakukan sinkronisasi antara peraturan dan perundangan yang lain. Dengan begitu, pelaksanaan PPDB  di tahun mendatang bisa berjalan dengan lancar karena semua peraturannya sejalan dan tidak bertentangan seperti saat ini.

    IMAM HAMDI | MUH HALWI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.