TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi menetapkan kadernya, Choiruman Juwono Putro sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi disingkat DPRD Bekasi.
PKS, partai besutan Shohibul Iman ini berhak atas kursi Ketua DPRD Bekasi itu karena menjadi pemenang pemilu legislatif di daerah tersebut.
"Beliau memiliki kemampuan baik internal kelembagaan maupun eksternal di masyarakat," kata Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara usai rapat koordinasi penetapan ketua DPRD Kota Bekasi, dan pimpinan fraksi PKS, Sabtu, 3 Agustus 2019.
Banyak indikator jika Choiruman layak menjadi pimpinan di DPRD Kota Bekasi selama lima tahun kedepan. Alasannya, kata dia, Choiruman merupakan legislator inkumben dua periode berturut-turut, kemudian terpilih lagi di periode 2019-2024. "Beliau profesional dan lebih banyak menguasai medan," kata Heri.
Kepada wartawan, Choiruman berjanji menjalankan amanah partai dengan aebaik-baiknya. Ia akan mendorong peran-peran anggota dewan berjalan lebih baik sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. "Banyak aspirasi masyarakat yang perlu diperjuangkan," ucapnya.
Sebagai legislator di Kota Bekasi, Choiruman dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Salah satunya, tentang penerapan zona nilai tanah (ZNT) yang berkorelasi dengan kenaikan NJOP dan ujungnya ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang signifikan.
Choiruman justru khawatir kenaikan PBB akan menurunkan rasio masyarakat membayar pajak. Imbasnya, masyarakat justru makin enggan membayar pajak.
Di kalangan masyarakat, kenaikan PBB yang signifikan terus menjadi perbincangan. Meski begitu, pemerintah tak bergeming. Di lapangan aparatur harus turun ke rumah-rumah wajib pajak memungut pajak bumi dan bangunan.
“Jika mayoritas masyarakat tak membayar pajak, pendapatan tahun ini akan lebih rendah dari tahun lalu,” ujar Choiruman belum lama ini, menyuarakan keprihatinan DPRD Bekasi.
