Cara DKI Integrasikan 10.047 Angkutan Umum ke Jak Lingko

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunggu bus di Halte Bus Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis 23 Mei 2019. Warga kembali beraktivitas pascaricuh aksi 22 Mei. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

    Warga menunggu bus di Halte Bus Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis 23 Mei 2019. Warga kembali beraktivitas pascaricuh aksi 22 Mei. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan salah satu terobosan yang akan dilakukan pihaknya untuk mencapai target peremajaan dan integrasi angkutan umum dengan Jak Lingko. DKI akan membantu operator angkutan umum mendapatkan pembiayaan dari bank.

    “Terkait pembiayaan itu nantinya ada jaminan dari kami,” kata Syafrin ketika dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2019.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Instruksi gubernur tersebut berisi tujuh langkah untuk mempercepat pengendalian kualitas udara di Jakarta.

    Salah satunya adalah Kepala Dinas Perhubungan diperintahkan untuk mempercepat peremajaan 10.047 bus besar, sedang, dan kecil melalui integrasi ke dalam program Jak Lingko pada 2020.

    Data Breathe Easy Jakarta menyebutkan pada 2013 sumber polutan udara di Jakarta berasal dari kendaraan bermotor 47 persen, industri 22 persen, kegiatan rumah tangga 11 persen, debu jalanan 11 persen, pembakaran sampah 5 persen, dan debu pengerjaan proyek 4 persen.

    Angkot Jak Lingko yang dilengkapi dengan AC menunggu penumpang di Shelter Jak Lingko Tanah Abang, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. Angkot ini baru beroperasi untuk masa uji coba sejak 1 Juli 2019 lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Syafrin mengatakan melalui kontrak kerja sama dengan skema pembayaran rupiah per kilometer, operator yang bergabung dengan Transjakarta melalui program Jak Lingko pasti akan mendapatkan pembayaran dari pemerintah. Uang itu bisa digunakan oleh operator untuk membayar cicilannya pada bank.

    Bahkan, dalam sistem pembayaran rupiah per kilometer itu, kata Syafrin, sudah memasukkan komponen keuntungan yang wajar bagi operator. “Bank tak perlu khawatir lagi mereka (operator) tidak bayar (cicilan), karena kami menjamin pembayarannya,” ujarnya.

    Saat ini, kata Syafrin, Transjakarta tengah bernegosiasi dengan sejumlah operator bus sedang untuk menyepakati tarif rupiah per kilometer. Tahun ini, ada 316 unit bus sedang yang akan bergabung dengan program Jak Lingko.

    Rinciannya, Kopaja 150 unit, Metromini 100 unit, Kopami Jaya 30 unit, dan Koantas Bima 36 unit. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka bisa berkontrak sehingga bisa menjadi trigger kami untuk melakukan percepatan,” kata Syafrin.

    Selain itu, kata Syafrin, Dinas akan meningkatkan target peremajaan dan integrasi bus sedang pada tahun ini. Menurut dia, target peremajaan dan integrasi bus sedang sebanyak 460 unit pada tahun ini terlalu sedikit untuk bisa mencapai target peremajaan 10.047 angkutan umum pada 2020. Namun, dia belum bisa membeberkan berapa target peremajaan dan integrasi bus besar, sedang, dan kecil pada tahun ini.

    Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta Achmad Izzul Waro telah mengundang bank untuk menjelaskan program peremajaan angkutan umum melalui program Jak Lingko. Dengan pertemuan itu diharapkan bank tidak ragu lagi memberikan pinjaman pada operator angkutan umum untuk membeli armada baru demi bisa bergabung dengan program Jak Lingko. Izzul optimistis program peremajaan angkutan umum itu bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah DKI. Sebab, program peremajaan itu akan dilakukan secara bertahap untuk bus besar, bus sedang, dan bus kecil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.