2020, DKI Targetkan 10 Ribu Angkutan Umum Terintegrasi Jak Lingko

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Angkot Jak Lingko yang dilengkapi pendingin atau AC menunggu penumpang di Shelter Jak Lingko Tanah Abang, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. Saat ini armada Jak Lingko ber-AC baru tersedia sekitar 5 mobil yang mengangkut penumpang dari Tanah Abang ke Kota. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Angkot Jak Lingko yang dilengkapi pendingin atau AC menunggu penumpang di Shelter Jak Lingko Tanah Abang, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. Saat ini armada Jak Lingko ber-AC baru tersedia sekitar 5 mobil yang mengangkut penumpang dari Tanah Abang ke Kota. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan penyediaan 10.045 armada yang tergabung dalam moda Jak Lingko pada tahun 2020. Adapun saat ini jumlah armada yang tergabung dalam program integrasi andalan Gubernur DKI Anies Baswedan itu baru mencapai 3.369 unit yang terdiri dari bus kategori besar, sedang dan kecil.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penambahan armada pada tahun depan untuk membantu akselerasi terkait pembatasan usia angkutan umum yang mencapai usia 10 tahun. "Penambahan armada tersebut juga sebagai implementasi Ingub (intruksi gubernur) Nomor 66 Tahun 2019," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara itu, Dishub DKI harus memastikan tidak ada lagi angkutan umum yang tidak lulus uji emisi dan berusia lebih 10 tahun beroperasi di jalan.

    Syafrin mengatakan Dishub menerima mandat itu untuk direalisasikan hingga tahun depan. Selain itu, pada tahun depan diharapkan integrasi antarmoda Jak Lingko sudah bisa menghubungkan 90 persen wilayah di DKI Jakarta.

    Dengan adanya peremajaan moda transportasi, kata Syafrin, diharapkan bisa mengurangi polusi udara di DKI serta mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Tidak ada lagi yang namanya polusi udara, sumber pencemar dari transporatsi angkutan umum, dari aspek asap ngebul," ujarnya.

    Syafrin mengatakan untuk menjamin ketersediaan armada, Dishub akan merangkul operator angkutan umum yang sudah ada. Operator yang akan bekerja sama nantinya harus menjamin bahwa standar pelayanan minimum harus sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.

    "Pola yang kami jalankan adalah melalui kontrak layanan angkutan umum," ucapnya. "Seluruh biaya yang dikeluarkan operator nantinya dibayar per kilometer," kata Syafrin.

    Syafrin mengatakan tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk Transjakarta sebagai pola kerja sama pengadaan armada tambahan Jak Lingko. "Sebab, kami menargetkan setiap 500 meter warga sudah bisa mengakses angkutan umum," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.