BNN Rekomendasikan Nunung Jalani Rehabilitasi di Penjara

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba Tri Retno Prayudati alias Nunung dihadirkan saat rilis kasus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba Tri Retno Prayudati alias Nunung dihadirkan saat rilis kasus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta merekomendasikan Tri Retno Prayudati alias Nunung Srimulat dan suaminya, July Jan Sembiran, menjalani rehabilitasi. Rekomendasi termuat dalam hasil assessment yang sudah diberikan kepada Polda Metro Jaya.

    "Hasil assessment tersangka NN dan JJ ini adalah penyalahgunaan narkotika dan perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di kantornya, Rabu 7 Agustus 2019.

    Argo melanjutkan, BNN DKI juga merekomendasikan rehabilitasi terhadap keduanya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Keduanya disarankan untuk mengikuti program rehabilitasi hingga tuntas.

    Kepala Unit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Jean Calvijn Simanjuntak menegaskan proses penyelidikan terhadap kasus narkoba komedian perempuan itu tetap berjalan. Ditambahkannya, berkas perkara juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI.

    Calvijn tak menegaskan waktu pelaksanaan rehabilitasi itu, apakah sebelum persidangan digelar di pengadilan. "Itu dilakukan bila ada urgensi, tapi kami akan lihat perkembangan," ujar Calvijn.

    Polisi menangkap Nunung, July, dan seorang tersangka pengedar pada Jumat, 19 Juli 2019. Belakangan polisi meringkus lima orang lagi yang masih terkait jaringan pengedar sabu Nunung di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.