Caleg Terpilih PKB DPRD Kota Depok Dipecat, Ini Kata Kuasa Hukum

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Caleg terpilih dari PKB, Babai Suhaimi didampingi kuasa hukumnya saat menggugat pemecatan dirinya ke Pengadilan Negeri Kota Depok, Rabu 7 Agustus 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

    Caleg terpilih dari PKB, Babai Suhaimi didampingi kuasa hukumnya saat menggugat pemecatan dirinya ke Pengadilan Negeri Kota Depok, Rabu 7 Agustus 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

    TEMPO.CO, Depok -Kuasa Hukum Babai Suhaimi yang terpilih anggota DPRD Kota Depok, Mujahid A. Latief mengatakan, pemecatan kliennya dari Partai Kebangkitan Bangsa penuh kejanggalan karena tidak ada alasan yang jelas.

    “Pemecatan itu biasa, tapi kalau tanpa alasan ini ada hak yang dilanggar,” kata Mujahid di Pengadilan Negeri Depok, Rabu 7 Agustus 2019.

    Mujahid enggan menyebutkan motif pemecatan kliennya, namun dirinya melihat ada hal janggal terkait alasan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat PKB untuk memecat kliennya.

    “Pertama disebutkan soal komitmen, komitmen apa,” kata Mujahid.

    Mujahid menambahkan, sebagai seorang kader partai komitmen yang patut diapresiasi adalah meraup suara terbanyak dalam persaingan dan menurutnya itu sudah didapat oleh kliennya.

    “Babai telah membuktikan dengan memperoleh suara terbanyak se Kota Depok, bukan hanya di Dapilnya,” kata Mujahid.

    Mujahid mengatakan, Babai mendapatkan suara 12.293 saat Pileg 2019 dan berdasar catatan KPU Kota Depok, Babai menjuarai pemilu dengan perolehan suara terbanyak se Kota Depok.

    “Itukan sebuah prestasi, tapi malah dibalas dengan pemecatan,” kata Mujahid.

    Alasan kedua, lanjut Mujahid, kliennya dianggap sebagai penyalahguna narkoba yang menurutnya alasan tersebut sangat tidak berdasar.

    “Salah satu syarat untuk jadi Caleg kan harus menyertakan surat keterangan bebas narkoba, kan ini aneh,” kata Mujahid.

    Untuk itu, lanjut Mujahid, berkaitan soal tuduhan penyalahguna narkoba itu pihaknya melaporkan PKB ke pihak kepolisian.

    “Ini sangat sangat serius dituduhkan tanpa dasar yang jelas, itu pencemaran nama baik itu fitnah luar biasa,” kata Mujahid

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kota Depok, Slamet Riyadi mengatakan, pemecatan Babai Suhaimi merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat.

    “Itu memang prosedurnya dari pusat, kita tinggal ngikutin aja,” kata Slamet kepada Tempo.

    Slamet menegaskan, langkah yang diambil oleh DPP PKB pasti memiliki alasan yang kuat. “Artinya ada tindakan yang salah, nggak mungkin DPP memecat, memberhentikan, tanpa alasan jelas,” kata Slamet soal pemecatan anggota DPRD Kota Depok yang berbuntut itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.