DPRD DKI Ragu Perluasan Ganjil Genap Bisa Kurangi Polusi Udara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan melintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019. Perluasan 16 rute baru Ganjil-Genap yaitu: Jalan Pintu Besar Selatan, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Sisingamangaraja, Panglima Polim, Fatmawati, Suryopranoto, Balikpapan, Kyai Caringin, Tomang Raya, Pramuka, Salemba Raya, Kramat Raya, Senen Raya, dan Gunung Sahari. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Kendaraan melintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019. Perluasan 16 rute baru Ganjil-Genap yaitu: Jalan Pintu Besar Selatan, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Sisingamangaraja, Panglima Polim, Fatmawati, Suryopranoto, Balikpapan, Kyai Caringin, Tomang Raya, Pramuka, Salemba Raya, Kramat Raya, Senen Raya, dan Gunung Sahari. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meragukan efektivitas kebijakan perluasan ganjil genap untuk menekan kemacetan dan polusi udara Jakarta. Ia menilai kebijakan tersebut hanya solusi sementara.

    “Ya ini solusi sementara, jadi tidak akan mengurangi (polusi dan kemacetan) secara signifikan karena orang akan beralih ke jalur yang lain, sepanjang transportasi umum belum dibenahi,” kata Sani, sapaan Triwisaksana kepada Antara, Rabu, 7 Agustus 2019.

    Meski begitu, Sani menilai kebijakan ganjil genap tetap perlu dilakukan saat ini. Mengingat, kata dia, kondisi Jakarta dengan kepadatan lalu lintas dan polusi udara yang tinggi.

    Namun Sani meminta pemerintah DKI perlu mempercepat program kebijakan lain yang lebih permanen, misalnya electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik. “Program ERP itu kan dibuka untuk semua pengguna kendaraan bermotor yang berbayar jadi tidak dibatasi nomor plat mobilnya,” kata dia.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengumumkan keputusan perluasan ganjil genap pada 7 Agustus 2019. Ada 16 ruas jalan baru yang akan menerapkan sistem tersebut. Kebijakan itu sendiri diambil sebagai implementasi dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad berpendapat senada dengan Sani. Ia juga menilai perluasan sistem ganjil genap bukan solusi yang tepat mengurangi macet dan polusi. “Tidak akan efektif, justru kasihan itu pemprov, nanti masyarakat tidak respek dan kecewa, tidak akan menurunkan polusi,” kata dia.

    Menurut Ramly, kebijakan perluasan tersebut terkesan tergesa-gesa dan memaksakan masyarakat untuk mengikuti pola angkutan DKI Jakarta untuk menyimpan kendaraan pribadi di rumah dan menggunakan angkutan umum untuk pergi bekerja. “Tapi bisa jamin tidak masyarakat naik angkutan umum untuk bekerja bisa sampai tepat waktu di tempat kerja? Jangan sampai begitu, harus dikaji juga, harus pikirkan rakyat,” ujarnya.

    Perluasan ganjil genap mulai disosialisasikan pada 7 Agustus sampai 8 September 2019. Ujicoba akan dilaksanakan mulai 12 Agustus mendatang. Sedangkan penerapan ganjil genap di 25 ruas jalan itu mulai 9 September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.