Polisi Tangsel Janji Beberkan Sebab Kematian Anggota Paskibra

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Paskibra membawa bendera Sang Saka Merah Putih usai diturunkan di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2016.  TEMPO/Subekti

    Anggota Paskibra membawa bendera Sang Saka Merah Putih usai diturunkan di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Polisi berjanji menjelaskan secara tuntas sebab kematian anggota Paskibra Kota Tangerang Selatan, Aurellia Quratu Aini. Siswi dari SMA Al Azhar BSD itu ambruk ke lantai saat berada di rumahnya, 1 Agustus 2019, diduga terkait pelatihan paskibra yang sedang dijalaninya.

    "Nanti Senin akan kami expose, biar jelas semuanya," kata Kapolres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Besar Ferdy Irawan, Senin 8 Agustus 2019.

    Ferdy menjelaskan bahwa ia belum bisa memberikan keterangan apapun saat ini. "Nanti saja Senin, kalau sekarang belum ada kesimpulannya," katanya singkat.

    Dugaan kematian Aurelia karena kekerasan seniornya di Paskibra pertama kali diungkap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan kesaksian orang tua, Aurelia disebutkan pernah dipukul seniornya. 

    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengimbau kepada rekan-rekan satu karantina dari anggota Paskibra Tangerang Selatan, Aurellia Quratu Aini, untuk bicara kepada polisi. Begitu pun untuk pihak lain yang memiliki informasi terkait sebab kematian Aurellia.

    “Tidak perlu takut,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 8 Agustus 2019.

    Langkah itu, kata Hasto, diharapkan bisa mendukung penyidik untuk mencari tahu ada atau tidaknya kekerasan yang dialami oleh Aurellia selama mengikuti pelatihan dan pembekalan di Paskibra hingga menyebabkan meninggal. Terlebih, saat ini polisi masih menyelidiki kasus kematian anggota Paskibra itu walau keluarga Aurellia belum membuat laporan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.