TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Hamdi Muluk menilai PKS dan Gerindra bertanggung jawab atas kosongnya posisi pendamping Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta. Sebagai partai pengusung Anies pada Pilkada 2017, Hamdi menilai PKS dan Gerindra, seharusnya tak membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut.
"Itu harusnya dua partai, PKS dan Gerindra bertanggung jawab ke publik dan harus kita dorong jangan dibiarkan berlarut dan mereka tidak bisa ambil keputusan," kata Hamdi Muluk saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, sikap PKS dan Gerindra yang tampak berdiam sama saja dengan mengkhianati amanah dari masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya untuk memilih Anies dan Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Kalau ini kan dia enggak amanah. Dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Dua partai itu PKS dan Gerindra harus tanggung jawab sebagai partai pengusung," imbuhnya.
Guru besar psikologi politik di Universitas Indonesia itu menambahkan, "Dua partai itu bagian dari DPRD kalau mereka sudah sepakat, DPRD kan bisa langsung bersidang dan ketok palu."
Anies Baswedan akan genap setahun memimpin DKI Jakarta tanpa wakil pada 10 Agustus mendatang. Tahun lalu Sandiaga Uno mundur dari posisinya karena akan maju mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Mohamad Taufik menilai masalah tak terisinya posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta bukan merupakan masalah besar. Menurut dia, Anies pun tampak masih bisa mengatasi masalah di ibu kota tanpa pendamping.
Taufik menambahkan bahwa DPRD DKI lebih memprioritaskan pembahasan APBD Perubahan 2019 di sisa masa jabatannya yang tinggal tersisa kurang dari satu bulan. Menurut dia, APBD Perubahan 2019 lebih mendesak ketimbang pembahasan soal Wakil Gubernur DKI Jakarta.
