Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemburu Rumah DP 0 Rupiah, dari Kurir hingga Karyawan Mall

Editor

Febriyan

image-gnews
Warga membawa berkas pendaftaran Rumah Dp 0 Rupiah di Rusunami Klapa Village, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu, 7 Agustus 2019. Mulai 14 Agustus 2019, pendaftaran akan dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, di Jatibaru. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Warga membawa berkas pendaftaran Rumah Dp 0 Rupiah di Rusunami Klapa Village, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu, 7 Agustus 2019. Mulai 14 Agustus 2019, pendaftaran akan dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, di Jatibaru. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran program Rumah DP 0 rupiah gelombang kedua baru saja dibuka Kamis kemarin 7 Agustus 2019. Mereka yang hendak mendaftar berasal dari pelbagai latar belakang pekerjaan.

Imbroni, 35 tahun, misalnya mengharapkan untuk bisa menjadi salah satu warga yang beruntung mendapatkan jatah. Saat ini dia bekerja sebagai kurir di kawasan Jakarta Pusat. Dengan gaji kisaran Rp 5 juta per bulan, Imbroni harus menanggung seorang istri dan dua anak.

"Istri ibu rumah tangga," kata Imbroni saat ditemui Tempo di lokasi rumah DP nol Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat, 9 Agustus 2019.

Imbroni dan istri, Siti Rahmalia, tak tahu harus kemana membeli rumah yang terjangkau. Menurut Imbroni, dirinya ingin memiliki rumah di Jakarta sesuai lokasi tempat kerja meski dia mengetahui bahwa harga rumah susun (rusun) DP nol rupiah lebih mahal ketimbang rumah tapak di luar Jakarta.

"Jadi cari di Jakarta. Kontrak sekarang lumayan di Jakarta, lebih dari sejuta," ujar warga Kampung Melayu ini.

Sementara itu, nasib Rini Mega Fitriati, 27 tahun, sedikit lebih beruntung. Gaji Rini dan suaminya mencapai lebih dari Rp 7 juta. Ini melebihi syarat pendaftar rumah DP nol yang penghasilan suami-istri harus Rp 4-7 juta.

Rini berujar, dirinya bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan suaminya mencari nafkah di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Walau demikian, Rini mencoba peruntungan merebut satu hunian rumah DP 0. Dia berniat memiliki rumah sendiri di Ibu Kota. Warga Cawang ini kini tinggal di rusun sewa alias rusunawa pemerintah di Cijantung, Jakarta Timur beserta suami dan dua anaknya . Dia harus menyetor Rp 750 ribu per bulannya.

"Terus tahu ini (rumah DP nol) hak milik mendingan sekalian ini. Kalau sewa jatuhnya bayar setiap bulan tapi bukan hak milik. Kalau cuma beda tipis mending (beli) sekalian," jelas dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warga Jakarta lain bernama Firdaus hanya datang berdua dengan sang istri, Nurul Affifah, untuk mendaftar. Firdaus tak mau sia-siakan program pemerintah DKI untuk membeli hunian tanpa DP dan tak jauh dari tempat kerjanya di Mangga Besar, Jakarta Barat. Sebab, persoalan yang dihadapinya dalam membeli rumah di Jakarta, "Di DP doang."

"Kalau (harga rumah) di luar (Jakarta) memang segini standarnya. Tapi dari sini (Klapa Village) enggak terlalu jauh daripada harus ke Citayam," lanjut pria 29 tahun ini.

Dira Arnesiah, 27 tahun, pun tertarik dengan program rumah DP 0 rupiah. Pendapatan ibu beranak dua ini bila disatukan dengan suami pas di angka Rp 7 juta. Dira bercerita sebenarnya menginginkan rumah tapak. Akan tetapi, harga rumah tapak di DKI sudah melambung tinggi.

Sementara rumah tapak di pinggiran Jakarta, seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang, tutur dia, memang murah. Dira menilai besaran cicilannya sama seperti rumah DP nol. Namun, dia tak sanggup jika harus membayar DP hingga puluhan juta rupiah.

"Aku pernah mencari informasi mengenai rumah di pinggiran Jakarta. Rata-rata DP paling minimal Rp 30 juta. Bagi aku atau mungkin orang lain DP segitu agak berat," ucap dia.

Progam rumah DP 0 rupiah merupakan janji kampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada 2017. Anies sempat menyatakan program ini merupakan solusi bagi warga DKI yang belum memiliki rumah. Saat itu, menurut dia, 41 persen warga DKI tak memiliki rumah sendiri.

Pemerintah DKI saat ini baru menyiapkan hunian di Klapa Village. Perumahan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya selaku penanggung jawab proyek menargetkan pembangunan rampung pertengahan Agustus ini.

Pemerintah DKI Jakarta menyediakan dua tipe hunian, yakni tipe 21 (satu kamar) dan tipe 36 (dua kamar). Rumah tipe 21 dibanderol Rp 184 juta-Rp 213 juta. Sementara tipe 36 senilai Rp 335 juta-Rp 341 juta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

2 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

2 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

2 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

2 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

Langkah-langkah ini disusun dalam program penanganan banjir yang menjadi bagian dari rencana aksi roadmap untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

2 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

2 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperagakan bahasa isyarat
Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

Anies menyatakan gugatan yang dilayangkan untuk meneruskan dan menjaga praktik konstitusi.