Rapat Pleno Penetapan DPRD DKI, Ini 4 Partai Gagal Raih Kursi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Sebanyak empat partai politik gagal raih kursi DPRD DKI di Pemilihan Umum Legislatif 2019 Provinsi DKI Jakarta

    "Partai Garuda, Perindo, Hanura, PBB tidak meraih kursi di sepuluh dapil yang ada di DKI Jakarta," kata Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos saat Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta hasil Pemilu Legislatif 2019 di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019..

    Sedangkan PDI Perjuangan meraih 25 kursi, mengungguli Partai Gerindra yang meraih 19 kursi, PKS 16 kursi, Partai Demokrat 10 kursi dan PAN sembilan kursi.

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sukses meraih delapan kursi, Partai Nasdem tujuh kursi, Golkar enam Kursi, PKB lima kursi dan PPP hanya satu kursi.

    Betty menjelaskan dari 1.615 orang calon anggota legislatif yang mengikuti Pemilu Legislatif 2019 hanya 106 orang yang terpilih menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.