Selasa, 17 September 2019

Wali Kota Depok Dinilai Tak Paham Peran Kementerian Perempuan

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekitar 50 warga Depok berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda, untuk menolak sistem zonasi pada PPDB 2019 karena mengeliminasi kuota untuk siswa miskin, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Sekitar 50 warga Depok berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda, untuk menolak sistem zonasi pada PPDB 2019 karena mengeliminasi kuota untuk siswa miskin, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris dinilai tidak paham untuk usulnya mengganti nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sang wali kota mempertanyakan keberadaan kementerian itu karena berpendapat suami dalam setiap keluarga pun berhak diberdayakan.

    Penilaian bahwa Wali Kota Depok tak paham peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disampaikan anggota DPRD Kota Depok, Sahat Farida Berlian. “Yang perlu ditekankan adalah kenapa kementerian anak dan perempuan itu harus ada di Indonesia,” katanya, Senin 12 Agustus 2019.

    Sahat menjelaskan, saat ini di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak yang dianggap sebagai kelompok yang paling rentan. Terlebih pada budaya patriarkhi yang menjadikan laki-laki paling unggul dalam keluarga dan masyarakat.

    “Disinilah peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertujuan untuk melindungi kelompok yang paling rentan dilanggar hak-haknya sebagai manusia,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Depok ini.

    Bukan hanya itu, masih banyak fenomena perempuan yang hadir sebagai kepala keluarga dan mengalami kesulitan dalam mengakses hak dasar. “Mungkin pak wali belum memahami ini,” katanya menambahkan.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok berencana mengubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjadi Kementerian Pemberdayaan Keluarga dan Anak.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Walikota Depok Mohammad Idris dalam puncak rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di Balai Kota Depok, Kamis 8 Agustus 2019. Alasan Idris, ketahanan keluarga dapat meluaskan aspek perlindungan, bukan hanya perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

    “Ketahanan keluarga ini tidak hanya melindungi anak-anak, tapi juga bagaimana memberdayakan laki-laki sebagai suami dan penanggungjawab,” kata Idris kepada wartawan, Kamis 8 Agustus 2019.

    Idris mengatakan, menurutnya selama ini mindset masyarakat seolah dibuat hanya perempuan dan anak yang harus dilindungi dan di berdayakan. “Seakan akan suami nggak perlu diberdayakan,” kata Wali Kota Depok ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.