Kurangi Kemacetan, Tangerang Akan Bangun Water Way Cisadane

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melakukan ritual mandi keramas di Sungai Cisadane, (8/7). Jelang Ramadhan, warga melakukan ritual Mandi Keramas yang sudah menjadi tradisi turun-menurun bagi anak-anak sampai orang dewasa. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Warga melakukan ritual mandi keramas di Sungai Cisadane, (8/7). Jelang Ramadhan, warga melakukan ritual Mandi Keramas yang sudah menjadi tradisi turun-menurun bagi anak-anak sampai orang dewasa. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang berencana membangun water way di Sungai Cisadane sebagai alternatif transportasi publik. Pembangunan water way Cisadane itu dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

    Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan pihaknya tengah mematangkan rencana pembangunan water way sebagai alternatif transportasi publik dan mengurangi kemacetan dari Serpong menuju Kota Tangerang itu. "Rencana pembangunan water way di Kota Tangerang sudah masuk dalam RPJMD 2018-2023," kata dia, Senin, 12 Agustus 2019.

    Rencananya, kata Arief, bakal disediakan perahu untuk transportasi umum yang akan melayani dari perbatasan kota sampai ke pusat Kota Tangerang. "Kita akan siapkan beberapa dermaga pemberhentian, diantaranya Dermaga Serpong yang berlokasi dibelakang Lippo ke Panungangan Barat yang kemudian berhentinya di Masjid Agung Cikokol," ujarnya.

    Menurut Arief, masyarakat yang bekerja menuju Jakarta bisa menggunakan transportasi air melalui Sungai Cisadane. Ia pun menyebut water way bisa menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Kota Tangerang.

    Arief mengklaim rencana pembangunan water way Cisadane sudah mendapatkan restu dari pemerintah Provinsi Banten. Nantinya, kata dia, pemerintah provinsi akan meninggikan sejumlah jembatan yang ada di Tangerang agar bisa dilalui perahu. "Kita sudah kaji dan meminta izin ke Provinsi Banten. Awalnya memang mengalami kesulitan karena jembatan milik Provinsi Banten. Tetapi beberapa waktu lalu pihak provinsi bersedia meninggikan jembatan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.