Gugatan Perdata Rizky Amelia Tak Diterima, Ini Kata Syafri Adnan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang baru saja dituduh melakukan aksi pelecehan seksual terhadap asisten ahlinya, Syafri Adnan Baharuddin, dalam konferensi pers di Hotel Hermitage, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang baru saja dituduh melakukan aksi pelecehan seksual terhadap asisten ahlinya, Syafri Adnan Baharuddin, dalam konferensi pers di Hotel Hermitage, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak menerima gugatan perdata Rizky Amelia terhadap mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin dengan alasan bahwa kasus ini merupakan masalah ketenagakerjaan. Syafri sendiri tak mau berkomentar terkait masalah ini.

    Syafri menyatakan bahwa dia menyerahkan masalah meja hijau kepada pengacaranya, Memed Adiwinata. Dia menyatakan bahwa tidak ada lagi istilah win win solution dalam masalah ini untuknya.

    "Untuk saya hanya lose-lose solution. Masalah ini beres pun, tidak akan membangun kembali rumah saya yang sudah runtuh," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa 13 Agustus 2019.

    Gugatan perdata tersebut merupakan lanjutan dari kasus dugaan pemerkosaan yang diungkap Rizky Amelia pada Desember 2018. Dia mengaku telah diperkosa dan dilecehkan secara seksual oleh Syafri yang merupakan mantan bosnya saat masih bekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

    Pada Januari 2019 lalu, Amel melalui pengacaranya, Heribertus S Hartojo, Amel mengajukan gugatan ganti rugi immaterial sebesar Rp 1 triliun dan material sebesar Rp 3,7 juta terhadap Syafri dan dewan pengawasan BSPJ Ketenagakerjaan lainnya.

    Heribertus menyatakan bahwa gugatan tersebut akhirnya tak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli lalu. Pengadilan menyatakan bahwa kasus itu merupakan kasus ketenagakerjaan dan bukan masalah perdata.

    Padahal, menurut Heribertus, gugatan itu tidak ditujukan kepada BPJS Ketenagakerjaan melainkan terhadap individu-individu di dalam instansi tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.