Balap Formula E, DPRD DKI Tanya Dukungan Presiden Jokowi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anies Baswedan meninjau balap mobil Formula E di di Brooklyn, Amerika Serikat. Instagram/@aniesbaswedan

    Anies Baswedan meninjau balap mobil Formula E di di Brooklyn, Amerika Serikat. Instagram/@aniesbaswedan

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi E Syahrial mempertanyakan dukungan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggarakan balap Formula E di Jakarta pada tahun depan.

    Hal tersebut disampaikan Syahrial saat rapat pembahasan rencana anggaran penyelenggaraan Formula E di APBD 2020."Saya juga bertanya, apakah memang pak Presiden sudah memberikan dukungan," ujar Syahrial dalam rapat komisi, di DPRD, Kamis 15 Agustus 2019.

    Syahrial kemudian berguyon, apakah Presiden Jokowi menepuk pundak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melaporkan pelaksanaan Formula E.

    "Presiden kalau setuju biasanya nepuk-nepuk pudak, nah pak gubernur kemarin ditepuk nggak pundaknya," ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Syahrial meminta Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Firdaus untuk menjelaskan terkait perkembangan Formula E. "Tolong pak kadis jelaskan dalam forum ini," ujarnya.

    Menurut Firdaus presiden mendukung perencanaan formula E, namun tidak tidak mengetahui bahas tubuh presiden waktu itu. "Pak presiden mendukung pak," ujarnya.

    Selain itu kata Firdaus, sejumlah Kementerian juga sudah memberikan dukungan dan rekomendasi, mulai dari Kemenpora, Kemendagri dan dalam waktu dekat dari Kemenlu.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk menggelar balap Formula E di jalanan ibu kota.

    "Tadi betul saya bertemu dengan Pak Presiden, melaporkan tentang rencana penyelenggaraan balap Formula E dan beliau memberikan dukungan karena penting sekali buat Indonesia. Dalam istilah beliau, ada faedah tangible dan ada faedah yang non-tangible," ujar beberapa waktu lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.