TPA Sumurbatu Bekasi Rawan Longsor, Dana Rehab Rp 14,5 M

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jalan akses menuju titik buang di TPST Bantargebang banjir akibat akibat luapan Kali Ciasem yang disebabkan longsor di TPA Sumurbatu milik Pemkot Bekasi. Tempo/Adi Warsono

    Jalan akses menuju titik buang di TPST Bantargebang banjir akibat akibat luapan Kali Ciasem yang disebabkan longsor di TPA Sumurbatu milik Pemkot Bekasi. Tempo/Adi Warsono

    TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan dana sebesar Rp 14,5 miliar untuk merehabilitasi kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah atau TPA Sumurbatu di Kecamatan Bantargebang. Hal ini dilakukan untuk mencegah tempat pembuangan sampah itu longsor dan menyebabkan banjir.

    "Lebih fokus pada pembangunan infrastruktur sebab awal tahun lalu akses jalan tertutup luapan banjir Kali Ciasem," kata Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Kiswatiningsih mengatakan, dana sebesar itu untuk normalisasi saluran di kawasan TPA, pembuatan turap, sampai pembuatan jalan di dalam kawasan pembuangan sampah. Meski dana sudah disiapkan, tapi prosesnya masih dalam tahap persiapan lelang. "Semua masih disiapkan administrasinya," ujar dia.

    TPA milik Pemerintah Kota Bekasi di Kecamatan Bantargebang itu pernah longsor pada 9 April lalu. Material longsoran masuk ke dalam Kali Ciasem sehingga air di aliran sungai tersebut meluap menyebabkan banjir sedengkul orang dewasa.

    Banjir itu menutup jalur truk sampah DKI Jakarta menuju ke titik buang di TPST Bantargebang. Banjir itu disebabkan penyempitan Kali Ciasem dari lebar 5 meter menjadi kurang dari 1 meter akibat tanah landfill di TPA terus merosot masuk ke dalam Kali Ciasem.

    Akibat banjir yang dipicu longsor TPA Sumurbatu, tiga truk sampah milik Pemprov DKI terguling ketika melintas pada titik banjir sepanjang 200 meter tersebut. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Tapi, sempat menghambat pembuangan sampah.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.