Wali Kota Bekasi Ungkap Gagasan Menjadi Jakarta Tenggara

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) memperlihatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2019. Kota Bekasi memecahkan rekor MURI Senam Spartan Komando (Sparko) dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu sekitar 40 ribu peserta. ANTARA

    Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) memperlihatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2019. Kota Bekasi memecahkan rekor MURI Senam Spartan Komando (Sparko) dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu sekitar 40 ribu peserta. ANTARA

    TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkap ada yang menggagas Kota Bekasi menjadi bagian dari ibu kota sebagai Jakarta Tenggara. Tapi, untuk merealisasikannya dibutuhkan keputusan politik.

    "Kalau politiknya setuju dan jalan, ya berubah," kata Rahmat Effendi usai sidang paripurna istimewa HUT RI ke-74 di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Jumat 16 Agustus 2019.

    Menurut dia, keputusan politik berada di DPR, sama halnya ketika memutuskan pemekaran Kabupaten Bekasi pada 1997.

    Rahmat mengungkap gagasan Jakarta Tenggara menanggapi Bupati Bogor Ade Yasin dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang menggagas Provinsi Bogor Raya. Provinsi ini akan mencakup pula Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.

    Rahmat menunjukkan ketidaksetujuannya akan gagasan itu. Dia mengatakan, "Mungkin Bekasi itu lebih identik dengan Jakarta, karena secara kultur, budaya yang betawi."

    Dia juga menyodorkan ihwal administrasi hukum yang melemahkan ide kota itu bagian dari Bogor Raya. Misalnya, Polres Metro Bekasi Kota di bawah naungan Polda Metro Jaya, dan Komando Distrik Militer 0507 Bekasi di bawah naungan Kodam Jaya/Jayakarta. "Hanya administrasi pemerintahan ke Jawa Barat," ujar Rahmat Effendi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.