HUT RI ke-74, Anies Baswedan Pimpin Upacara di Pulau Reklamasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Persiapan hari terakhir upacara bendera HUT RI ke-74 di pulau reklamasi, Jumat, 16 Agustus 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan upacara tahun ini dipindah ke kawasan Pantai Maju. TEMPO/MUH HALWI

    Persiapan hari terakhir upacara bendera HUT RI ke-74 di pulau reklamasi, Jumat, 16 Agustus 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan upacara tahun ini dipindah ke kawasan Pantai Maju. TEMPO/MUH HALWI

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara HUT RI ke-74 yang diselenggarakan di pulau reklamasi, tepatnya di Pantai Maju, Jakarta Utara, Sabtu, 17 Agustus 2019. Upacara pengibaran bendara dimulai pukul 07.30.

    Ribuan aparatur sipil negara dan peserta upacara lainnya telah tiba sekitar pukul 06.00. Sedangkan Anies telah tiba di lokasi upacara pukul 07.05.

    Untuk mencapai lokasi upacara para peserta upacara berjalan kaki sekitar 500 meter. Para ASN yang hadir diwajibkan untuk absen.

    Berdasarkan pantauan Tempo, tidak semua ASN ikut dalam barisan upacara. Bahkan, sejumlah ASN terlihat duduk di luar barisan upacara. Mereka berada di balik pagar yang ada di kiri dan kanan barisan upacara.

    Upacara di pulau buatan tersebut merupakan yang pertama dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, upacara HUT RI dilakukan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

    Anies Baswedan menyampaikan alasan pelaksanaan upacara HUT RI ke-74 di pulau reklamasi adalah sebagai simbol bahwa pulau buatan tersebut milik umum dan terbuka. "Kita laksanakan upacara disana sebagai simbol tanah air kita di hasil tanah yang dahulunya dikuasai swasta," kata Anies saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.