Anies Pimpin Upacara Bendera di Pulau Reklamasi, Nelayan Dihalau

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara suasana upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Pantai Jaya, Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, DPRD, PNS, ASN dan Gubernur DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Foto udara suasana upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Pantai Jaya, Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, DPRD, PNS, ASN dan Gubernur DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perahu nelayan dihalau petugas saat upacara bendera memperingati HUT RI ke-74 di kawasan Pantai Maju atau pulau reklamasi, Sabtu pagi 17 Agustus 2019. Upacara dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Marsudi, petugas dari seksi pengawasan dan pengendalian Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu menjelaskan alasan menghalau para nelayan itu. "Ini untuk mengantisipasi adanya tinjauan para pejabat, atau bapak (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) kalau mau melihat-lihat sekitar sini," ujarnya, Sabtu. 

    Selain itu, Marsudi mengatakan menghalau nelayan di kawasan itu demi menjaga lalu lintas utama perairan dari Pulau D sampai ke pelabuhan Ancol.

    Setidaknya ada dua kapal cepat speedboat tersedia untuk para pejabat yang ingin melihat sekeliling pulau reklamasi itu. Namun, selesai upacara, Anies yang disebutkan akan melakukan tinjauan itu membatalkannya. 

    Sementara, sejumlah kepala dinas dan beberapa pejabat lainnya melakukan tinjauan dengan berjalan dari ketinggian, kemudian turun melewati jalan bebatuan hingga bibir Pantai Maju.

    Pemprov DKI Jakarta melaksanakan upacara bendera di pulau reklamasi untuk pertama kalinya. Ribuan peserta dan undangan dimobilisasi ke sana dari lokasi biasanya di kawasan Monas, Jakarta Pusat. 

    Pemilihan lokasi tersebut, kata Anies, adalah sebagai simbol bahwa lahan itu milik negara bukan milik swasta dan bukanlah kawasan eksklusif. "Untuk menyimbolkan kepemilikan negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana," kata Anies usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?