Pemindahan Ibu Kota, Wakil Wali Kota Depok: Pikirkan Lagi

Wakil Wallikota Depok, Pradi Suriatna melepas ikan emas dalam lomba Komunitas Mancing dari berbagai daerah yang mengikuti lomba "Mancing Asyik 1" di Pemancingan Adhiraja Deluna, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 6 April 2019. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Depok – Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menilai rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan harus kembali dipikirkan masak-masak. Sebab, menurut dia, belum semua potensi wilayah yang berada di sekeliling Jakarta dikembangkan.

“Saya dari awal ingin ibukota (DKI Jakarta) ini di kembangkan termasuk wilayahnya kita ini di Depok, ya saya sih harapannya kembangkan potensi yang ada di Jabodetabek ini,” kata Pradi kepada Tempo, Senin, 19 Agustus 2019.

Pradi mengatakan, sebelum pemerintah pusat mengambil langkah untuk memindahkan ibu kota, ada baiknya persoalan yang saat ini melanda ibu kota Jakarta dan daerah penyangganya diselesaikan. Seperti yang telah dibahas dalam Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur).

“Kami yang berada di BKSP Jabodetabekjur merasa saat ini masih banyak tumpang tindih regulasi, sehingga pengembangan wilayah ibu kota dan sekitarnya belum efektif,” kata Pradi.

Pradi mengatakan salah satunya adalah pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek yang menurut dia sampai saat ini belum merata. “Misalnya saja pengembangan LRT, Depok kan nggak dilintasi, sementara dari Jakarta langsung ke Bogor,” kata dia.

Selain itu, kata Pradi, pemindahan ibu kota akan menjadi beban anggaran. Sebab, akan ada pemindahan besar-besaran penduduk, utamanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada kementerian.

“Yang pasti dari sisi biaya luar biasa, belum lagi para usahawan yang sudah investasi cukup panjang di Jakarta, mungkin juga harus pindah alamatnya karena menyangkut PAD nantinya, nah ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali, kajiannya harus betul betul masak,” kata Pradi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi meminta izin kepada masyarakat terkait pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Hal tersebut ia sampaikan saat pidato kenegaraannya dalam rangka HUT ke-74 RI di Gedung DPR RI, Jumat, 16 Agustus 2019.






Terkini Bisnis: Jokowi Bilang Kepala Negara Lain Pusing, Obat Sirup Kembali Diedarkan

44 menit lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Bilang Kepala Negara Lain Pusing, Obat Sirup Kembali Diedarkan

Berita pertama tentang Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang pamer akan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal lalu.


Jokowi Pamer Lagi Capaian Ekonomi RI: Semua Kepala Negara Pusing, Indonesia Tidak

2 jam lalu

Jokowi Pamer Lagi Capaian Ekonomi RI: Semua Kepala Negara Pusing, Indonesia Tidak

Jokowi bersyukur perekonomian Indonesia berada di posisi yang baik ketika ekonomi di negara lain dan global dalam kondisi yang sulit.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

3 jam lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

16 jam lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

17 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

18 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

19 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

21 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

22 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

23 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.