Pemindahan Ibu Kota, Wakil Wali Kota Tangsel: Kemacetan Berkurang

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie ikut menanggapi soal rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan oleh Presiden Joko Widodo.

    "Mudah-mudahan yang pindah itu hanya ibu kota negara dan pusat pemerintahannya saja," kata Benyamin, Senin, 19 Agustus 2019.

    Menurut Benyamin, pemindahan ibu kota negara tersebut baiknya tidak dengan pusat perdagangan nasional dan internasional, pusat kesenian dan kebudayaan, pusat penyelenggaraan pendidikan dan beberapa fungsi lain, Menurut dia, fungsi tersebut tetap akan melekat di kota Jakarta.

    "Karena hal tersebut akan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan Tangsel. Kalau setuju atau tidaknya itu keputusan pemerintah pusat, saya kira Tangsel tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju," kata Benyamin.

    Benyamin juga mengatakan bahwa ia yakin pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan kajian mendalam sebelum presiden mengambil keputusan memindahkan ibu kota negara. "Kalaupun memang jadi dipindah, saya membayangkan kemacetan akan jauh berkurang bila ibu kota negara tidak di Jakarta, karena volume kendaraan dinas dari kementerian akan berkurang," kata dia.

    Presiden Joko Widodo dan Jokowi mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan. Namun belum ada lokasi tepat yang diungkapkan pemerintah. Bappenas masih melakukan kajian komperhensif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.