TEMPO.CO, Bekasi -Kota Bekasi menjadi Jakarta Tenggara santer dibahas belakangan ini. Ditengarai dari ungkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut daerahnya pernah ditawarkan menjadi bagian dari DKI Jakarta.
Berbagai tanggapan muncul dari netizen Bekasi. Ada yang setuju, namun juga ada yang menolak.
"Cocok lah (gabung DKI Jakarta). Ikut Jawa Barat juga nggak pernah diurus oleh Gubernunya," celetuk akun facebook Ksatria Paedagogies pada Senin, 19 Agustus 2019.
Akun facebook Erwin Marga Mulya juga sepakat jika Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta. "Sangat setuju bergabung dengan DKI agar lebih maju dan sejajar dengan DKI," ujarnya.
Akun Hutri Wilda juga demikian, ia menganggap selama ini perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap Kota Bekasi sangat minim. "Setuju masuk ke DKI," ujar dia.
Akun facebook Wahyu Alrahim mengatakan, sebagai warga Bekasi mendukung Bekasi menjadi bagian dari wilayah Jakarta. "Walaupun ibu kota notabene akan dipindah ke Kalimantan, ya paling tidak Jakarta akan tetap sebagai kota perekonomian, perdagangan dan pusat bisnis Indonesia," kata dia.
"Manfaatnya bagi warga Bekasi paling tidak kegiatan ekonomi dan perdagangan akan lebih baik dan maju lagi dari keadaan saat ini," ujar Wahyu melanjutkan.
Pendapat berbeda diutarakan oleh akun Hasan Dc. Ia tak sepakat Bekasi masuk Jakarta, karena beban Jakarta sudah sangat berat. "Jangan lagi ditambah dengan beban Bekasi, kalau Bekasi kurang pesat berkembangnya, salahkan pemimpin dan yang memilih pemimpinnya," kata dia.
Akun Muhammad Yusuf Sr berseloroh lebih baik membuat provinsi baru dengan wilayah Bekasi, Karawang, Depok, dan Bogor. "Bekasi-Karawang daerah industri, bogor wisata, depok pendidikan," celetuknya.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyarankan Wali Kota Bekasi segera membuat jajak pendapat atau referendum ihwal Jakarta Tenggara. "Menurut saya itu merupakan tawaran yang sangat strategis dan menggembirakan untuk Kota Bekasi," kata Ariyanto.
Ariyanto mengatakan, Kota Bekasi menjadi Jakarta Tenggara sangat logis dan memenuhi syarat-syarat dasar dalam UU 23/2014 dan PP 78/2007 tentang syarat dasar penggabungan sebuah daerah. "Contohnya; soal kondisi sosial budaya, letak strategis geografi dan juga pertimbangan pelayanan publik dan keuangan daerah," kata Ariyanto.
