Bekasi Ingin Gabung ke DKI Jakarta, Ini Kata Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membahas dana kemitraan kompensasi TPST Bantargebang di Balai Kota DKI, Senin 22 Oktober 2018. Foto: Istimewa

    Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membahas dana kemitraan kompensasi TPST Bantargebang di Balai Kota DKI, Senin 22 Oktober 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin berspekulasi jauh tentang wacana Kota Bekasi yang bakal menjadi bagian dari Jakarta. Menurut dia, masalah ini merupakan wilayah pemerintah pusat.

    Anies menyerahkan seluruhnya pada pemerintah pusat yang memiliki wewenang penuh. Dia mengatakan akan menerima apa pun keputusan dari pemerintah pusat terkait wacana tersebut.

    "Pembagian adalah wilayah pemerintah pusat," ujarnya saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin 18 Agustus 2019.

    Anies juga menampik anggapan bahwa DKI Jakarta selama ini merugikan daerah penyangga di sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Menurut dia sejauh ini DKI Jakarta dengan wilayah tetangga sudah terkoneksi dalam pertumbuhan ekonomi.

    Hanya saja, kata Anies berbeda secara administrasi pemerintahan. "Sebagai satu perekonomian relatif terintegrasi," ujarnya.

    Wacana bergabungnya Bekasi ke DKI Jakarta berawal dari ajakan Walikota Bogor Bima Arya soal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Namun ajakan itu justru ditampik Walikota Bekasi Rahmad Effendi.

    Dia bahkan melontarkan wacana baru agar Kota Bekasi menjadi Kota Jakarta Tenggara yang merupakan bagian dari DKI Jakarta. Effendi di sejumlah media juga menyatakan warganya bakal setuju Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta jika digelar jajak pendapat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.