APBD Perubahan 2019, Begini Anies Mentahkan Kritik dari PDIP DKI

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sejumlah program yang dihentikan oleh Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini terkait rancangan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Perubahan DKI 2019 yang memangkas nilai anggaran dari Rp 88,09 triliun menjadi Rp 86,52 triliun.

    PDIP mencatat setidaknya ada 10 program yang dimasukkan laci dalam APBD Perubahan 2019 karena tidak dapat dilaksanakan. Di antaranya adalah pembangunan Rusun Cakung Barat, PIK Pulogadung, Flyover Tanjung Barat, dan PLTS Pulau Sebira.

    "Padahal program-program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata anggota Fraksi PDIP, Cinta Mega, dalam sidang paripurna DPRD DKI, Senin 19 Agustus 2019.

    Cinta meminta pemerintah DKI untuk mempertimbangkan kembali dan tetap melanjutkan program tersebut tahun ini. Caranya, dengan sistem multi years. "Kan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai 2022," ujarnya.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan ada sejumlah program 2019 yang dibatalkan dalam APBD Perubahan DKI. Namun kata Anies itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

    Dia mencontohkan flyover Sunter yang pelaksanaan disebutnya ditunda dengan pertimbangan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Terkait rencana pembangunan jalan tol harbour road," katanya.

    Untuk pembangunan rumah susun, dia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tetap dilaksanakan pembangunannya secara tahun jamak yang dimulai pada tahun ini. "Namun, pada perubahan ini akan dilakukan penyesuaian terhadap tahapan penganggaran," ujar Anies.

    Sedangkan pembangunan PLTS di Pulau Sebira diakui dimatikannya. Alasannya, Anies mengatakan, "Karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun ini oleh PLN dengan menggunakan dana APBN." 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.