Ketua DPRD Depok Setuju Pembentukan Provinsi Bogor Raya

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kiri) dan Dedie A. Rachim (kanan) menyapa warga Bogor saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Tugu Kujang, Kota Bogor, Ahad, 21 April 2019. ANTARA/Arif Firmansyah

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kiri) dan Dedie A. Rachim (kanan) menyapa warga Bogor saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Tugu Kujang, Kota Bogor, Ahad, 21 April 2019. ANTARA/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Depok – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, memiliki pandangan yang berbeda dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Hendrik mengaku lebih menyetejui apabila Kota Depok masuk dalam provinsi yang diwacanakan oleh Pemerintah Kota Bogor tersebut.

    “Bogor raya sebenernya menurut saya akan lebih bagus, kami koordinasi lebih dekat daripada ke Jawa Barat,” kata Hendrik kepada Tempo, Selasa 20 Agustus 2019.

    Hendrik meyakini, Kota Depok akan jauh lebih berkembang apabila masuk dalam Provinsi Bogor Raya. Selain koordinasi lebih mudah juga potensi sumber daya alam Bogor lebih besar.

    “Potensi sumber daya alam sudah memenuhi syarat, juga Kabupaten dan Kota yang tergabung juga minimalis, jadi lebih efektif,” kata Hendrik.

    Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyatakan lebih memilih kota yang dipimpinnya bergabung ke DKI Jakarta ketimbang membentuk Provinsi Bogor Raya. Menurut dia, secara bahasa Kota Depok hampir memiliki kesamaan bahasa dengan DKI Jakarta yakni rumpun Melayu Depok atau sering disebut betawi ora.

    “Kalau saya milih dari sisi bahasa, saya memilih bahasa Jakarta, karena saya nggak bisa bahasa sunda,” kata Idris kepada wartawan, Selasa 20 Agustus 2019.

    Idris menambahkan, pembentukan provinsi baru pun tidak bisa dengan mudah diwujudkan. Harus melalui tahapan-tahapan yang menurutnya akan memakan waktu lama. “Harus ada intervensi pemerintah kota secara serius membicarakan ini,” kata Idris.

    Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya digulirkan Wali Kota Bima Arya. Bima mengajak daerah sekitar DKI Jakarta untuk membentuk provinsi baru tersebut karena menilai secara administratif mereka lebih dekat ke ibu kota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.