PSI DKI Ingatkan Ucapan Anies Baswedan, Kaki Alat Transportasi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berbagi jalan dengan PKL yang berjualan di kolong trotoar jembatan penyebrangan multiguna (skybridge) Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 15 Mei /2019 Suasana penataan kawasan Tanah Abang yang tidak maksimal serta tidak terakomodirnya PKLmenyebabkan mereka kembali berjualan di trotoar untuk mencari rezeki di bulan Ramadhan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Warga berbagi jalan dengan PKL yang berjualan di kolong trotoar jembatan penyebrangan multiguna (skybridge) Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 15 Mei /2019 Suasana penataan kawasan Tanah Abang yang tidak maksimal serta tidak terakomodirnya PKLmenyebabkan mereka kembali berjualan di trotoar untuk mencari rezeki di bulan Ramadhan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI terpilih dari PSI William Aditya Sarana mengingatkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. William menyebut rencana itu harus sejalan dengan memberantas pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di trotoar.

    "Ketika kita pakai kaki untuk berjalan di trotoar, tapi banyak PKL yang ada di jalan, itu kepentingan pejalan kaki akan dirugikan," kata William saat konferensi pers di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Namun, hingga kini pedagang masih banyak yang membuka lapak di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut William, kenyataan ini bertentangan dengan gagasan Anies untuk meningkatkan pelayanan fasilitas bagi pejalan kaki.

    Sebelumnya, William mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan tersebut. Itu artinya, William menuturkan, Anies tak boleh lagi menutup jalan dan trotoar untuk dipakai berdagang.

    Anggota PSI DKI Idris Ahmad, memaparkan pihaknya tidak anti terhadap pedagang. PSI hendak mendorong pemerintah DKI untuk tidak mengambil jalan pintas dalam menangani para PKL dengan melanggar aturan. Idris menegaskan, PKL seharusnya dibina dan ditempatkan di loaksi yang aman sesuai aturan.

    "Kami memperjuangkan hak pejalan kaki yang selama ini di kota ini masih belum dapat haknya secara utuh," ucap Idris.

    Proses penutupan Jalan Jatibaru sempat menjadi polemik dan menuai protes mulai dari polisi, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018. Setelah skybridge rampung, pedagang berpindah lapak. Akan tetapi, trotoar jalan masih dikuasai PKL.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.