Abdul Somad Bisa Bernasib Seperti Ahok, MUI: Bukan Ranah Kami

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Abdul Somad memberikan keterangan dalam konferensi pers setelah bertemu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2019. Somad menjadi sorotan publik setelah videonya yang mengomentari soal salib dinilai menyinggung umat Kristen hingga dilaporkan sejumlah organisasi ke kepolisian atas dugaan penistaan agama. TEMPO/Subekti

    Abdul Somad memberikan keterangan dalam konferensi pers setelah bertemu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2019. Somad menjadi sorotan publik setelah videonya yang mengomentari soal salib dinilai menyinggung umat Kristen hingga dilaporkan sejumlah organisasi ke kepolisian atas dugaan penistaan agama. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak mau berkomentar terkait kemungkinan Abdul Somad terjerat pasal penistaan agama seperti eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.  Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan mereka. 

    "Pasal yang Anda sebutkan penistaan itu kan wilayah norma ya. Kalau soal norma kan kami tidak punya wewenang apa-apa," ujar Masduki usai menggelar pertemuan dengan Somad di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Agustus 2019.

    Hari ini MUI menggelar pertemuan dengan Abdul Somad untuk meminta keterangan terkait ceramahnya yang viral di media sosial dan dianggap menistakan agama Nasrani.

    Masduki sendiri menyatakan bahwa hadis yang dikutip Somad dalam ceramah itu sendiri bersifat multitafsir. Meskipun demikian, dia tak mau memberi jawaban tegas soal apakah MUI akan bersedia memberikan penjelasan kepada polisi atau tidak terkait masalah ini. 

    "Justru langkah itu supaya tidak masuk ke ranah hukum," kata dia. Ketika ditanya soal laporan yang sudah masuk ke kepolsian, dia menjawab, "Ya kan bisa dicabut," kata dia.

    Dalam kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma'ruf Amin pernah ikut memberikan kesaksian kepada polisi dan di persidangan. 

    Menurut Ma'ruf, ucapan Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 itu mengandung penghinaan. Dari segi bahasa, Ahok disebut memposisikan Al-Quran, khususnya pada surat Al-Maidah sebagai alat melakukan kebohongan.

    Berkaca pada pengalaman di kasus Ahok, Masduki kembali menyampaikan harapan kasus Abdul Somad tidak masuk ke ranah hukum.

    "Ya justru itu, agar tidak terulang seperti yang sebelumny, maka jangan kita masuk ke wilayah itu," ujar dia.

    Somad sendiri usai pernyataan itu kembali berkeras bahwa ceramahnya tak berbau penistaan agama. Dia menyatakan bahwa apa yang diucapkannya soal salib dan patung sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, dia secara tegas menyatakan tak mau  meminta maaf. 

    Ceramah Abdul Somad sendiri telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Komunitas Horas Bangso Batak. Selain itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia juga telah mengadukan Somad ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena dinilai sudah melakukan penistaan agama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.