TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta meminta Badan Persatuan Bangsa Bangsa untuk pengungsi UNHCR dan Lembaga Swadaya Masyarakat IOM untuk memulai pemulangan pencari suaka di Kalideres ke negeri asal usai penghentian bantuan dan layanan dari pemerintah DKI.
"Di sini kami menekankan kepada UNHCR dan IOM untuk membantu pemulangan pengungsi ini ke negara asal," ujar ketua DPRD DKI Prasetyo Edi di kantornya, Rabu 21 Agustus 2019.
Prasetyo menambahkan, UNHCR sebagai lembaga PBB juga bisa membantu para pencari suaka tersebut untuk menuju negara tujuannya. Dengan ini, kata dia, jumlah pencari suaka di Indonesia bisa menurun.
Menurut Prasetyo saat jumlah pencari suaka di Jakarta sekitar 14 ribu orang, termasuk yang ditempatkan di Kalideres.
Pemerintah DKI mulai hari ini akan menghentikan bantuan dan layanan kepada para pencari suaka di Kalideres. Kepala Kesbangpol DKI, Taufan Bakri menyatakan hal itu lantaran keterbatasan bantuan dari DKI.
"Penghentian bantuan dan layanan akan dihentikan mulai malam ini," ujarnya.
Taufan mengatakan penghentian layanan tersebut berupa air bersih hingga kesehatan. Termasuk juga kata dia bantuan makanan. Hingga kemarin, Dinas Sosial DKI masih memberikan makanan kepada pencari suaka atas bantuan pendanaan dari UNHCR.
Selain itu kata Taufan mulai besok pihaknya akan mensosialisasikan kepada para pencari suaka bahwa per tanggal 31 Agustus nanti, gedung eks Kodim Kalideres sudah tidak bisa ditempati.
