5 Fakta Kontroversi Ceramah Abdul Somad, Aduan Polisi hingga Ahok

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Abdul Somad memberikan keterangan dalam konferensi pers setelah bertemu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2019. Somad menjadi sorotan publik setelah videonya yang mengomentari soal salib dinilai menyinggung umat Kristen hingga dilaporkan sejumlah organisasi ke kepolisian atas dugaan penistaan agama. TEMPO/Subekti

    Abdul Somad memberikan keterangan dalam konferensi pers setelah bertemu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2019. Somad menjadi sorotan publik setelah videonya yang mengomentari soal salib dinilai menyinggung umat Kristen hingga dilaporkan sejumlah organisasi ke kepolisian atas dugaan penistaan agama. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Penceramah Abdul Somad belakangan menjadi buah bibir setelah video ceramahnya tiga tahun silam dituding menghina agama Nasrani. Meskipun Somad telah melakukan klarifikasi terkait ceramahnya itu, sejumlah pihak tetap melaporkannya ke polisi. 

    Tempo merangkum sejumlah fakta kontroversi ceramah Somad tersebut. Berikut 5 fakta yang berhasil Tempo kumpulkan.

    1. Klarifikasi Abdul Somad

    Setelah video itu viral di media sosial, Abdul Somad melakukan klarifikasi soal konten ceramahnya itu. Dia menyatakan bahwa ceramah itu dilakukan tiga tahun lalu, dia mempertanyakan kenapa video tersebut baru tersebar luas dan dipermasalahkan sekarang.

    Selain itu Somad juga menyatakan bahwa ucapannya soal salib dan patung dalam kaidah Islam tersebut merupakan jawab atas pertanyaan salah satu jamaah yang hadir dalam pengajian itu. 

    Dia juga menyatakan bahwa konten tersebut sebenarnya hanya untuk internal umat musim saja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.