Wacana Ibu Kota Baru RI, Begini Anies Sebut Jakarta Telah Siap

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan saat melakukan penanaman simbolis tanaman Bougenvile untuk menekan polusi udara kawasan Sudirman-Thamrin Jakarta Selatan, Ahad, 18 Agustus 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan saat melakukan penanaman simbolis tanaman Bougenvile untuk menekan polusi udara kawasan Sudirman-Thamrin Jakarta Selatan, Ahad, 18 Agustus 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan DKI siap jika rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi membangun Ibu Kota baru RI dilaksanakan.

    Pembangunan Ibu Kota baru itu diperlukan jika pemerintah berniat memindahkan ibu kota. "Memang sebuah kota harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Tidak bisa kita mau statis terus," kata Anies Baswedan di gedung DPRD DKI, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam pidato kenegaraan di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat. Jokowi rencananya memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

    Anies percaya jika pelaku usaha atau bisnis di Jakarta akan dengan cepat melihat kesempatan-kesempatan baru dengan adanya tantangan pemindahan ibu kota negara. "Kegiatan perekonomian di Jakarta, Insyaallah akan jalan terus."

    Ia menuturkan pemindahan ibu kota yang akan berjalan adalah proses administrasi. Sedangkan, kegiatan ekonomi bakal tetap dipertahankan di Jakarta.

    Bahkan, berdasarkan arahan Jokowi, Bank Indonesia kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis dan perekonomian akan tetap di Jakarta. "Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus."

    Pemerintah telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan atau pembangunan Ibu Kota baru RI sebesar Rp 466  triliun. Jika memungkinkan, seperempat anggaran itu diambil dari postur APBN. Sedangkan sisanya didanai oleh stakeholder melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya, sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.