TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai wacana pemindahan ibu kota sebagai kebijakan untuk pemerataan pembangunan.
"Pemindahan itu kan untuk pemerataan pembangunan," kata Gembong melalui pesan singkat, Kamis, 22 Agustus 2019.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencanangkan rencana pemindahan ibu kota secara resmi dalam pidato kenegaraan di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat. Jokowi rencananya memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Menurut Gembong, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tidak akan mempengaruhi geliat ekonomi di Jakarta. Alasannya, presiden tidak memindahkan kegiatan ekonomi ke Kalimantan.
"Yang pindah pusat pemerintahannya. Pusat bisnis tetap di Jakarta."
Selain itu, kata Gembong, terkait nilai sejarah yang banyak dibicarakan juga tidak akan menjadi persoalan. Sebabnya, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan wisata.
"Tinggal bagaimana Jakarta bebenah diri setelah pemindahan ibu kota," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan DKI siap jika rencana presiden Joko Widodo alias Jokowi, memindahkan ibu kota terealisasi.
"Memang sebuah kota harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Tidak bisa kita mau statis terus," kata Anies di gedung DPRD DKI, Kamis, 22 Agustus 2019.
Anies percaya jika pelaku usaha atau bisnis di Jakarta akan dengan cepat melihat kesempatan-kesempatan baru dengan adanya tantangan pemindahan ibu kota negara.
"Kegiatan perekonomian di Jakarta, Insyaallah akan jalan terus."
Ia menuturkan pemindahan ibu kota yang akan berjalan adalah proses administrasi. Sedangkan, kegiatan ekonomi bakal tetap dipertahankan di Jakarta. Bahkan, berdasarkan arahan Jokowi, Bank Indonesia kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis dan perekonomian akan tetap di Jakarta.
Pemerintah telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun. Jokowi memungkinkan seperempat anggaran itu diambil dari postur APBN. Sedangkan sisanya didanai oleh stakeholder melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya, sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.
