TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan DKI bakal mempunyai sejumlah keuntungan jika sejumlah kota mitra kembali ke Jakarta.
"Misalnya, soal pengintegrasian penanganan banjir, sehingga penanganannya tidak parsial," kata Gembong melalui pesan singkat, Kamis, 22 Agustus 2019.
Ia menuturkan, DKI masih perlu melakukan kajian dampak positif dan negatif jika sejumlah wilayah mau kembali bergabung kembali ke Jakarta. Alsannya, wacana penggabungan sejumlah wilayah di Jabodetabek telah ada sejak lama.
Wacana penggabungan wilayah Jabodetabek, Gembong menambahkan, telah ada sejak pembahasan Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta. "Waktu itu muncul wacana pembentukan kota megapolitan, yang wilayahnya mencakup Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur)," ujarnya.
"Saat ini ada wacana (wilayah kota mitra) mau bergabung ke Jakarta, saya kira perlu ada kajian yang konprehensip," ucapnya.
Baca Juga:
Gembong menuturkan, penggabungan wilayah tidak mudah dilakukan karena menyangkut penataan kota ke depan. "Secara kultur (Bekasi, Depok) saya kira ok masuk Jakarta," ucapnya. "Namun, persoalan penggabungan suatu daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat."
Wacana beberapa kota mitra bergabung kembali ke Jalarta, seperti Kota Bekasi ke Jakarta bermula ketika Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya, soal pembentukan Provinsi Bogor Raya.
Bima mengajak daerah sekitar DKI Jakarta untuk membentuk provinsi baru tersebut karena menilai secara administratif mereka lebih dekat ke ibu kota. Namun, Rahmat Effendi enggan menerima gagasab Bogor Raya.
Rahmat menyatakan jauh lebih menguntungkan kalau kota mitra kembali ke Jakarta. Secara historis, kata Rahmat, sebelum 1950 Bekasi masuk dalam wilayah Kabupaten Jatinegara, Keresidenan Jakarta. Pada 1950 pemerintah memasukkan wilayah Bekasi dan Tangerang ke Jawa Barat. Selain itu, secara kultur Bekasi dan Jakarta sama-sama Betawi.
