Tokoh Masyarakat Jelaskan Muasal Asrama Mahasiswa Papua Tersebar

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi SAFEnet menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Ribuan warganet memprotes kebijakan Kominfo yang memblokir sementara jaringan internet di Papua dan Papua Barat.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Aliansi SAFEnet menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Ribuan warganet memprotes kebijakan Kominfo yang memblokir sementara jaringan internet di Papua dan Papua Barat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Tokoh masyarakat Papua Baharudin Farawowan menjelaskan alasan para mahasiswa Papua tersentralisasi dalam sebuah asrama di daerah-daerah tempat mereka menimba ilmu.

    Menurut Baharudin, mahasiswa Papua kerap ditolak saat hendak menyewa rumah kos. “Mereka terkelompok di asrama karena cari kos ditolak,” kata Baharudin dalam forum di Polda Metro Jaya, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Baharudin memberikan contoh kasus yang dialami oleh anaknya sendiri. Menurut dia, anaknya yang berkuliah di Yogyakarta itu kerap ditolak saat hendak menyewa kos.

    Dia pun harus menyiasati ketika ditanya asalnya. “Kalau ditanya dari mana, dijawab Papua, ditolak terus. Saya bilang, kalau ditanya, bilang saja dari Bugis. Habis itu diterima,” ujar Baharudin.

    Selain itu, Baharudin juga mengatakan banyak warga Papua yang masih mengalami perundungan berbau rasisme. Aduan seperti itu, kata Baharudin, ia dapat dari beberapa mahasiswa asal Papua. “Kalau bayar kos telat, dibilang dasar Papua. Kalau turun angkot, kurang uang untuk ongkosnya, dibilang dasar Papua. Tidak boleh lagi ada perilaku sosial seperti itu,” kata Baharudin.

    Baharudin berbicara dalam forum bertajuk “Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Semangat Kebhinekaan” yang digelar di gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ).

    Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy, Panglima Komando Daerah Militer Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, beberapa organisasi masyarakat seperti Forum Betawi Rembug dan Pemuda Muhammadiyah, serta masyarakat dan mahasiswa asal Papua.

    Forum tersebut digelar oleh Polda Metro Jaya dalam rangka merespon kondisi panas di tanah Papua belakangan ini. Kondisi tersebut dipicu oleh insiden dugaan kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16-17 Agustus 2019.

    Warga Manokwari, Papuapun menggelar unjuk rasa dan memblokade Sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama Jalan Yos Sudarso, yang merupakan jalan utama kota Manokwari pada Senin, 19 Agustus 2019.

    Baharudin meminta Polisi dan TNI segera menindak oknum personelnya yang terbukti terlibat dalam insiden yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang itu. Ia berharap kedepannya tak ada lagi insiden serupa yang dapat menyakiti hati masyarakat Papua. “Bila perlu oknum itu harus dipecat supaya ini jadi teladan bagi bangsa Indonesia,” ucap Baharudin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.