Tokoh Ini Minta Forum dengan Masyarakat Papua Digelar Rutin...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa mengembalikan dus berisi minuman beralkohol saat aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Tanah Papua dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019. Mahasiswa Papua menolak dan mengembalikan dua dua minuman beralkohol sumbangan dari polisi serta mengecam tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk rasisme aparat negara pada mereka. TEMPO/Prima Mulia

    Mahasiswa mengembalikan dus berisi minuman beralkohol saat aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Tanah Papua dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019. Mahasiswa Papua menolak dan mengembalikan dua dua minuman beralkohol sumbangan dari polisi serta mengecam tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk rasisme aparat negara pada mereka. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta -Tokoh warga Papua, Baharudin Farawowan, berharap forum komunikasi antara pejabat Kepolisian dan TNI beserta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat Papua yang ada di Ibu Kota digelar secara rutin.

    Ia berharap forum serupa tak hanya digelar saat ada konflik yang terjadi. “Saya berharap forum ini tidak muncul hanya karena ada masalah di Indonesia. Harus dirawat dan berkelanjutan,” kata dia di Polda Metro Jaya, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Baharudin merujuk kepada forum bertajuk “Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Semangat Kebhinekaan” yang digelar di gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ). Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy, Panglima Komando Daerah Militer Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono,

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, beberapa organisasi masyarakat seperti Forum Betawi Rembug dan Pemuda Muhammadiyah, serta masyarakat Papua dan mahasiswa asal Papua.

    Dalam forum tersebut, Baharudin berharap kedepannya ada acara-acara yang merepresentasikan masyarakat Papua yang tinggal di Ibu Kota.

    Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ia juga mengimbau kepada masyarakat dan mahasiswa Papua di Indonesia agar tidak terpengaruh dengan kericuhan di kampung halaman mereka yang dipicu oleh insiden di asrama Papua, Surabaya, beberapa waktu lalu.

    Insiden di asrama mahasiswa Papua itu berawal pada Jumat siang, 16 Agustus. Ketika itu gabungan ormas, yang antara lain terdiri dari FKPPI, Pemuda Pancasila dan FPI, berkumpul di ruas jalan depan asrama.

    Mereka menuding mahasiswa Papua merusak tiang bendera dan membuang tiang yang masih ada benderanya itu ke selokan.

    Saat malam tiba, kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Sandi Nugroho, polisi meminta massa bubar agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas menyarankan agar gabungan ormas tersebut membuat laporan ke polisi soal dugaan pembuangan bendera.

    “Kami tak mau ada yang ingin menegakkan hukum tapi dengan cara melanggar hukum,” kata Sandi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Warga Manokwari pun menggelar unjuk rasa memprotes insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16-17 Agustus 2019. Sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama Jalan Yos Sudarso, yang merupakan jalan utama kota Manokwari diblokade massa yang mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas lumpuh pada Senin, 19 Agustus 2019.

    ADAM PRIREZA | TEMPO.CO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.