Dapat Pin Emas DPRD DKI, tapi Tak Dikasih Jas dan Baju Dinas

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta saat membahas rencana Kebijakan Umum   Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara  2020, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta saat membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara 2020, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris DPRD Jakarta Muhammad Yuliadi menyatakan semua anggota dewan akan menerima pin emas DPRD DKI usai dilantik pada Senin, 26 Agustus 2019. 

    Bagi anggota dewan yang menolak pin tersebut bisa dikembalikan lagi ke Sekretariat DPRD DKI. "Untuk fasiltas lain akan diserahkan setelahnya," kata Yuliadi saat dihubungi, Jumat, 23 Agustus 2019. 

    Anggota dewan yang terpilih saat ini belum bisa mendapatkan jas dan baju dinas. Sebabnya, anggaran jas dan baju dinas anggota dewan yang baru itu baru dianggarkan di tahun 2020. "Jas baru dianggarkan untuk dewan yang lama," ujarnya.

    Yuliadi memperkirakan seluruh kelengkapan anggota DPRD DKI baru terbentuk dua bulan usai pelantikan. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 bakal dilantik pada Senin, 26 Agustus 2019.

    "Setelah dilantik beberapa hari ke depan mereka akan membantuk fraksi terlebih dahulu. Siapa pimpinan fraksi dan sekretarisnya. Dari sana baru berlanjut ke perlengkapan dewan lainnya," kata Yuliadi saat dihubungi, Jumat, 23 Agustus 2019. Adapun anggota kelengkapan dewan tersebut di antaranya komisi dan pimpinannya serta ketua dan wakil ketua DPRD DKI.

    Yuliadi menuturkan perkiraan waktu dua bulan dalam menentukan kelengkapan dewan terpilih berkaca pada pemilihan periode anggota DPRD 2014-2019. Anggota dewan yang baru telah menjalani gladi resik pada Jumat sore.

    Sebelumnya, 8 anggota DPRD dari PSI DKI menyatakan menolak menerima pin emas DPRD DKI. Pengadaan pin emas untuk 106 anggota dewan itu membutuhkan biaya Rp 1,3 miliar. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.