TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak delapan caleg terpilih di DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI siap menggebrak usai pelantikan Senin 26 Agustus 2019. Mereka mengungkap tiga rencana aksi yang disebut sebagai membawa standar baru dalam kinerja parlemen.
“Tujuannya bukan mengubah Jakarta dengan kebijakan yang langsung, tapi ada budaya dulu di parlemen yang perlu diubah,” kata satu caleg terpilih dari PSI, Idris Ahmad, di kantor Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Jumat, 23 Agustus 2019.
Idris menilai, kinerja DPRD yang cenderung tertutup membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Itu sebabnya satu dari tiga program yang akan dikerjakan adalah membuat transparan seluruh pembahasan anggaran.
Menurut dia, banyak publikasi selama ini terkait proses pembahasan anggaran tidak diunggah ke situs resmi DPRD DKI. “E-budgeting memang ada, tapi tidak ada dokumen yang dipublikasikan. Ini jadi pertanyaan ada apa, nah kami ingin membawa transparansi anggaran,” kata Idris.
Yang juga akan dilakukan adalah membuka kanal-kanal pengaduan bagi masyarakat. Di antaranya adalah membuka meja yang akan dijaga bergantian anggota fraksi PSI nanti. Aplikasi untuk kanal yang sama juga tengah dipikirkan.
"Kami juga komitmen untuk membuat transparan agenda kerja kami masing-masing bagi masyarakat, mulai dari rapat sampai jadwal blusukan, sehingga konstituen bisa tahu keberadaan dan menemui kami," kata Idris.
Program ketiga yang dijanjikan adalah mengawasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD agar selalu memihak kepada kaum rentan, seperti wanita, anak, dan disabilitas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh lintas komisi, ujar dia, harus memperhatikan kepentingan kaum-kaum tersebut.
“Misalnya pembangunan rusun di Komisi D, kami ingin pastikan ada gak fasilitas ibu menyusuinya atau untuk disabilitasnya,” tutur Idris.
Sebanyak delapan caleg dari PSI akan menjadi bagian dari 106 anggota DPRD DKI periode 2019-2024. Mereka telah menjalani gladi resik pada Jumat dan akan dilantik pada Senin nanti.
