Terima Karangan Bunga HTI, FPI Sebut Difitnah Orang Dungu

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyapa wartawan usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Denpasar, Bali, 14 Februari 2017. Meski telah berstatus tersangka, namun Polda Bali belum melakukan penahanan terhadap Munarman. Foto: Johannes P. Christo

    Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyapa wartawan usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Denpasar, Bali, 14 Februari 2017. Meski telah berstatus tersangka, namun Polda Bali belum melakukan penahanan terhadap Munarman. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam menuduh ada yang mencoba memfitnah mereka lewat karangan bunga asal organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Bunga dikirim ke lokasi peringatan HUT RI ke-74 dan Milad FPI ke-21 di Stadion Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu pagi, 24 Agustus 2019.

    Tuduhan fitnah disampaikan juru bicara FPI Munarman. Dia mengatakan kalau panitia acara FPI itu telah mencari konfirmasi kepada juru bicara HTI, Ismail Yusanto, atas kiriman karangan bunga tersebut. "Ternyata beliau bilang enggak ngirim karangan bunga," katanya.

    Munarman mengecam perbuatan itu sebagai fitnah. Kiriman karangan bunga dengan tulisan Selamat Milad ke-21 Front Pembela Islam itu bahkan disebutnya sebagai fitnah yang dungu. "Bilang sama tukang fitnah tersebut, cara-cara yang dilakukan sudah gak laku," ujarnya. 

    Sebelumnya, FPI menggelar milad ke-21 dan peringatan HUT RI di stadion Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Tidak ada penjelasan soal pemilihan lokasi itu. Seperti diketahui hingga saat berita ini dibuat belum ada kabar tentang pembaruan izin ormas itu dari Kementerian Dalam Negeri.

    Sebelum acara dimulai, massa melaksanakan salat subuh berjamaah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun ikut hadir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.