Selasa, 17 September 2019

Pengamat Sebut Ibu Kota Baru Naikkan Produktivitas ASN, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pegawai negeri sipil (PNS)  mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 25 April 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 25 April 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat transportasi Djoko Setijowarno memprediksi pemindahan pusat pemerintahan ataupun Ibu Kota baru ke Kalimantan, akan meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) atau dikenal PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian dan lembaga.

    Sebab, menurutnya di Ibu Kota baru nanti tak akan ada kemacetan sehingga para ASN tak akan kehabisan waktu di jalan.

    "Kalau sekarang rata-rata ASN yg bekerja di kementerian atau lembaga memerlukan waktu minimal 1,5 jam dari rumah hingga tempat bekerja. Lelah di jalan, berakibat kurang produktivitas kerja," ujar Djoko saat dihubungi Tempo, Senin, 26 Agustus 2019.

    Menurut dia, saat wacana pemindahan Ibu Kota terealisasi, maka pemerintah harus merancang kawasan pemukiman yang dekat tempat kerja dan didukung layanan transportasi umum yang memadai. Sehingga para ASN tak menghabiskan waktu terlalu lama di jalan menuju kantor.

    "Harus ada sinergi antara perencanaan tata ruang dan transportasi menyangkut mobilitas orang," ujar Djoko.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Hal ini Jokowi sampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Jumat 16 Agustus 2019.

    Jokowi memastikan yang akan pindah hanyalah pusat pemerintahan saja, sementara pusat bisnis akan tetap berada di Jakarta.

    "Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya.

    Menurut Jokowi, Ibu Kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Urgensi berpindahnya dari DKI Jakarta ke Ibu Kota baru dimaksudkan untuk terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. "Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.