TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Pria yang biasa disapa Bang Yos itu menyarankan pemerintah menggelar lomba untuk pemilihan ibu kota yang tepat sebagai pengganti Jakarta.
"Menurut saya dilombakan saja seperti Canberra (ibu kota negara Australia). Itu kota dilombakan dan insinyur Amerika yang menang," kata Sutiyoso saat menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019.
Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam pidato kenegaraan di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus 2019. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat. Jokowi rencananya memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.
Sutiyoso menuturkan wacana pemindahan ibu kota telah sejak lama berdengung. Namun, hingga sekarang belum bisa terlaksana. "Kenapa tidak pernah terlaksana? Karena pemimpin yang lama itu menganggap belum punya biaya untuk itu," ujarnya.
Menurut Mantan Pangdam Jaya, itu jika pemerintah yang dipimpin Jokowi telah mengganggap punya biaya untuk memindahkan ibu kota maka perlu didukung. "Kenapa tidak (didukung)? Paling tidak akan mengurangi beban Jakarta."
Selama ini, Sutiyoso berujar, DKI merupakan kota multifungsi. Kota yang pernah dipimpinnya selama dua periode, yaitu 1997-2002 dan 2002-2007, ini mempunyai sejumlah fungsi di antaranya sebagai wilayah pusat pemerintahan di Indonesia.
Selain itu, Jakarta menjadi pusat keberagaman, ekonomi, budaya, pendidikan dan lainnya. Semua orang, kata dia, mau datang ke Jakarta. Menurut dia, hal itu meninggalkan masalah yang sulit diatasi seperti kemacetan, kekumuhan, kriminalitas dan lainnya.
"Jika dipindahkan, bebannya berkurang. Namun, yang bisa menilai kita saatnya pindah itu pemerintah. Karena biaya tidak kecil."
Jokowi telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun. Jokowi memungkinkan seperempat anggaran itu diambil dari postur APBN. Sedangkan sisanya didanai oleh stakeholder melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya, sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.
