TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan ada harapan baru dalam rangka perbaikan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI dengan masuknya caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Ada harapan baru jika PSI konsistern menjadi 'pengonggong' atas berbagai ketidak beresan tata kelola pemerintahan DKI kedepannya," kata Lucius beberapa waktu lalu lewat pesan pendek kepada Tempo.
Ia mengatakan kalau PSI telah piawai menggerakkan kekuatan warga lewat media sosial untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan pemerintahan. Meski begitu, ia menyadari kalau PSI tak dapat bergerak sendiri dalam membuat perubahan.
Pada periode 2019-2024, PSI hanya mendapatkan 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. "Keberhasilan PSI sangat tergantung pada dukungan warga DKI," tutur Lucius.
PSI memang kerap mengkritisi kinerja DPRD maupun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka menyatakan bakal menolak pin emas untuk anggota dewan periode 2019-2024. Anggota dewan terpilih PSI, Idris Ahmad, mengatakan pemberian pin emas itu tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan.
Caleg terpilih PSI Eneng Maliyanasari, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest, dan caleg DPRD DKI terpilih PSI August Hamonangan dalam konferensi pers soal pemilihan Wagub DKI di Kantor DPP PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana
Idris menyarankan agar pin emas DPRD DKI itu dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah. “Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas.
Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?” kata politikus PSI DKI itu.
Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak 106 anggota DPRD periode 2019-2024 akan dilantik hari ini, Senin, 26 Agustus 2019. PSI merupakan partai pendatang baru di Kebon Sirih. Terkait perolehan kursi, PDI Perjuangan kembali menjadi partai dengan jumlah kursi paling banyak yaitu 25 kursi.
Posisi kedua masih ditempati Partai Gerindra dengan 19 kursi bertambah satu kursi dari periode 2014-2019. Lalu di posisi ketiga ada Partai Keadilan Sejahtera dengan 16 kursi. Selanjutnya ada Partai Demokrat 10 kursi dan Partai Amanat Nasional atau PAN dengan 9 kursi.
Di posisi ke enam ditempati oleh pendatang baru yaitu PSI dengan 8 kursi, disusul oleh Parta NasDem dengan 7 kursi. Lalu ada Partai Golkar di posisi ke delapan dengan perolehan 6 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 5 kursi, Serta partai terakhir di DPRD DKI Jakarta adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 1 kursi.
ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI
