Minggu, 22 September 2019

Kekeringan Landa 5 Kelurahan di Depok, Bantuan Air Bersih Dikirim

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi air bersih. sndimg.com

    Ilustrasi air bersih. sndimg.com

    TEMPO.CO, Depok -Masyarakat Kota Depok mulai mengalami krisis air bersih dampak dari kekeringan. Berdasar data Palang Merah Indonesia, Kota Depok, ada lima kelurahan yang mengalami krisis air bersih.

    Kepala Seksi Pelayanan dan Administrasi PMI Kota Depok, Imron Maulana mengatakan, kelurahan yang tercatat mengalami kekeringan antara lain, Kelurahan Tugu, Meruyung, Harjamukti, Jatijajar, dan Mekarsari.

    “Kami dapat informasi lima kelurahan, tapi baru dua kelurahan yang sudah kami beri bantuan,” kata Imron kepada Tempo, Senin 26 Agustus 2019.

    Imron mengatakan, dua kelurahan yang telah mendapatkan bantuan air bersih dari PMI Kota Depok yang disalurkan menggunakan mobil tanki berkapasitas 3000 liter, yakni Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo dan Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.

    “Total ada 500 orang 120 kk yang menerima bantuan yang disalurkan sejak Jumat kemarin,” tutur Imron.

    Terpisah, Staf Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial Kesehatan Masyarakat PMI Kota Depok, Sarah Aprilianti mengatakan, jumlah warga yang terdampak akibat musim kemarau ini diperkirakan akan terus bertambah. “Jika dilihat dari kondisi cuaca, jumlah warga yang terdampak berpotensi mengalami peningkatan.” kata Sarah.

    Sarah mengatakan, pihaknya pun siap menerima laporan atau permintaan air bersih yang nantinya akan dikoordinasikan dengan PDAM setempat.

    “Untuk masyarakat yang terdampak bisa juga menghubungi kantor kami atau lapor RT, RW atau pun kelurahan setempat. insya Allah akan segera kami tindaklanjuti,” demikian Sarah terkait kebutuhan air bersih untuk warga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe