Ibu Kota Baru Diumumkan, Ahok Bilang Begini

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan bahwa rencana pemilihan Ibu Kota baru sudah bergulir sejak lama.

    "Saya kira itu keputusan lama," ujar Ahok saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 25 Agustus 2019.

    Ahok enggan berkomentar lebih banyak terkait pemindahan ibu kota tersebut.

    Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemindahan ibu kota merupakan wewenang pemerintah pusat.
    "Itu wilayah pusat," ujarnya.

    Presiden Joko Widodo, hari ini baru saja mengumumkan bahwa Ibu Kota  RI akan  dipindahkan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Hal ini disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin siang, 26 Agustus 2019.

    Hasil kajian menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan ada sejumlah alasan yang mendasari pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ini. Pertama adalah pertimbangan resiko bencana yang lebih minimal. "Baik bencana banjir, gempa, tsunami, kebakaran, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi.

    Selain itu, Jokowi juga mengatakan lokasi Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia. Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara juga dinilai berdekatan dengan perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

    Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan lokasi Ibu Kota baruhttps://metro.tempo.co/read/1240223/pengamat-sebut-ibu-kota-baru-naikkan-produktivitas-asn-sebab ini tergolong memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dibanding calon-calon lokasi lain. Pertimbangan terakhir adalah tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.

    TAUFIQ SIDDIQ | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.