Ibu Kota Pindah, Ini Sebab Wali Kota Airin Mendukung

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, dalam acara peringatan Hari Kartini 2019 di Tangsel, Minggu, 21 April 2019.

    Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, dalam acara peringatan Hari Kartini 2019 di Tangsel, Minggu, 21 April 2019.

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan -Dalam hal Ibu Kota pindah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan apapun itu keputusannya pihaknya tetap mendukung karena ada kajian yang terbaik.

    "Dan mudah- mudahan sesuai dengan tujuan pemindahan ibukota dan pemerataan di semuanya dan tentunya melihat urgensi dan lainnya, ya kami pada dasarnya meyakini apa yang dibuat keputusan itu tentu yang terbaik bagi Indonesia," katanya, Selasa 27 Agustus 2019.

    Menurut Airin, jumlah penduduk terbanyak di indonesia banyak di pulau Jawa dan hampir terkonsentrasi selama ini ada di daerah DKI Jakarta hampir diatas 50 persen masyarakat Tangsel bekerja di DKI Jakarta.

    "Tapi tidak semuanya kerja dibidang pemerintahan, ini yang pindah kan pusat pemerintahan, sedangkan bisnisnya masih di Jakarta, ya mudah-mudahan ada dampak positif buat kita di Tangsel," ujarnya.

    Selama ini, kata Wali Kota Airin, perputaran ekonomi tidak hanya di Jakarta tetapi banyak beralih ke wilayah Tangsel, pertumbuhan ekonomi bahkan di Tangsel diatas 7 persen.

    Sebelumnya, presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibukota Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    Pemindahan ibu kota akan dilakukan bertahap. Tahap pertama yang memuat pemindahan pemerintahan bakal kelar maksimal 2024. Dalam rancangannya, pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun.

    Investasi Ibu Kota pindah ini digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota baru diperkirakan akan dapat menampung 1,5 juta penduduk


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.